Fantastis, Perda Hak Keuangan Dewan Disahkan, Gaji Anggota DPRD DIY Sentuh Rp 60 Juta Tiap Bulan
Pemerintahan

Fantastis, Perda Hak Keuangan Dewan Disahkan, Gaji Anggota DPRD DIY Sentuh Rp 60 Juta Tiap Bulan

Danurejan,(jogja.sorot.co)--Pimpinan dan anggota DPRD DIY bakal menerima tunjangan yang bernilai sangat fantastis. Setelah mengebut pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Hak Administratif dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD DIY, akhirnya pada Rabu (23/8/2017) sore, regulasi yang mengatur kenaikan gaji dewan telah disepakati dan disahkan oleh eksekutif-legislatif melalui sidang paripurna.

Dengan adanya perda ini, maka gaji dewan yang terdiri atas unsur kesejahteraan dan unsur penghasilan naik hampir dua kali lipat dibandingkan gaji yang mereka terima sebelumnya. Penerimaan gaji mereka berdasarkan payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18/2017 tentang Hak Administrasi dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPR/DPRD.

Berdasar PP 18/2017, komponen yang mendongkrak kenaikan gaji berasal dari unsur penghasilan dengan faktor pengali uang representasi ketua dewan, yakni tunjangan komunikasi intensif yang naik menjadi lima kali lipat dibandingkan sebelumnya yang hanya dua kali uang representasi, tunjangan reses yang sebelumnya tidak dialokasikan kini mendapat lima kali dari uang representasi, serta tunjangan transportasi khusus bagi anggota dewan yang besarannya sesuai dengan perhitungan tim appraisal.

Untuk tunjangan transportasi ini, pimpinan dewan tidak menerimanya karena telah memperoleh jatah mobil dinas yang melekat dengan ketugasannya. Rumusan itu berdasar Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) DIY yang terkategori sedang.

Tiga komponen tunjangan itu yang cukup berpengaruh meski unsur lainnya juga ikut naik tapi tak seberapa jumlahnya,” kata Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD DIY, Beni Suharsono.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) DIY, Bambang Wisnu Handoyo kepada wartawan mengatakan, sesuai rumusan dalam PP 18/2017, simulasi gaji dewan di DPRD DIY take home pay tiap anggota per bulannya bisa mencapai Rp 60 juta lebih. Anggaran guna memenuhi kebutuhan kenaikan gaji dewan pun telah dimasukkan dalam APBD Perubahan 2017 sebesar Rp 5,4 miliar untuk tiga bulan ke depan

Sementara itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Hak Keuangan Dewan, Agus Subagyo berharap dengan disahkannya raperda ini bisa menjadi pemantik kinerja dewan agar lebih berkualitas lagi.

Meski gaji yang bakal diterima cukup fantastis berdasar estimasi DPPKAD, namun Agus enggan membeberkan rincian gaji yang bakal diterima para legislator. Dia hanya menegaskan jika kenaikan gaji kelak juga akan dipakai untuk kepentingan kegiatan bersama konstituen di masing-masing daerah pemilihan.

Cost politic dengan konstituen ini yang cukup besar,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD DIY Arif Noor Hartanto mengaku draf Raperda Hak Keuangan Dewan telah difasilitasi ke Kementerian Dalam Negeri dan sudah ada beberapa penyesuaian. Sehingga kenaikan gaji dewan ini sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.