Berang Empat Pasal Pergub Taksi Online Dianulir, Kopetayo Siapkan Langkah Hukum
Pemerintahan

Berang Empat Pasal Pergub Taksi Online Dianulir, Kopetayo Siapkan Langkah Hukum

Danurejan (jogja.sorot.co)--Sedikitnya empat pasal dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 32/2017 tentang Taksi Online dianulir. Penghapusan tersebut dipicu penganuliran 14 pasal dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26/2017 oleh Mahkamah Agung.

"Empat pasal yang dianulir adalah terkait dengan kewajiban STNK atas nama badan hukum, wilayah operasi, jumlah minimal armada, dan tarif batas atas-bawah," kata Kepala Biro Hukum Setda DIY, Dewo Isnu Broto, Kamis (24/8/2017).

Meski pasal tersebut dihapus, Dewo tetap meminta pengemudi maupun pemilik taksi online agar membentuk badan hukum atau koperasi. Agar masyarakat selaku konsumen dapat terjamin keamanan dan kepastian pelayanan.

Di sisi lain, pengemudi taksi argometer yang tergabung dalam Komunitas Pengemudi Taksi Argometer Yogyakarta (Kopetayo) bersiap mengambil langkah hukum terhadap penganuliran 14 pasal dalam Permenhub 26/2017. Bahkan Kopetayo telah berkoordinasi tingkat nasional dengan sesama komunitas taksi argometer.

"Penganuliran 14 pasal ini tidak objektif, kami sudah siapkan langkah hukum yang akan kami tempuh," tandas Ketua Kopetayo, Rudi Kamtono.

Selain koordinasi antar komunitas pengemudi taksi argometer nasional, Kopetayo juga bakal menjalin komunikasi intensif dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) DIY dan Dinas Perhubungan (Dishub) DIY.

Menurutnya, penganuliran 14 pasal tersebut otomatis merupakan kerugian bagi pihak Kementerian Perhubungan.

"Yang dianulir itu kan produknya Kementerian Perhubungan. Sedangkan di DIY, Pergub ini merupakan produk Dinas Perhubungan yang juga kena dampaknya," imbuh Rudi.