Mogok Kerja, Ribuan Pengemudi Taksi Argometer Geruduk Kantor Gubernur
Peristiwa

Mogok Kerja, Ribuan Pengemudi Taksi Argometer Geruduk Kantor Gubernur

Danurejan,(jogja.sorot.co)--Ribuan pengemudi taksi plat kuning yang tergabung dalam Komunitas Pengemudi Taksi Argometer Yogyakarta (Kopetayo) memilih mogok kerja dan ikut aksi demo di Kantor Gubernur DIY di Kepatihan, Kamis (14/9/2017). Para pengemudi menuntut aksi nyata Pemda DIY menindak tegas aktivitas angkutan sewa khusus berbasis aplikasi (taksi online) ilegal.

Ketua Kopetayo, Rudi Kamtono mengatakan, sejak Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek dianulir oleh Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu, sehingga otomatis tak ada regulasi yang melegalkan operasional taksi online.

Tapi saat ini, angkutan sewa khusus justru semakin leluasa beroperasi secara ilegal,” kata Rudi, di sela aksi demo.

Kopetayo mendesak agar Pemda DIY secepatnya membentuk regulasi berupa peraturan daerah dan surat keputusan gubernur sebagai turunan UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pergub DIY 32/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Taksi dan Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi. Hal itu agar penindakan di lapangan bisa lebih optimal. 

Sebabnya, setelah Permenhub dianulir MA, maka regulasi dikembalikan kepada UU 22/2009. Dalam regulasi itu, pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan memiliki kewenangan untuk menindak tegas angkutan umum ilegal di jalan raya.

Menurutnya, kondisi di lapangan tak akan keruh jika sejak awal Pemda DIY komitmen menegakkan aturan dengan berpijak pada Pergub 32/2017. Namun karena lambannya penindakan membuat taksi online yang tidak mengurus izin tetap nekat beroperasi secara ilegal.

Pernah razia, tapi hanya satu kali, dalihnya sulit menangkap angkutan sewa khusus ilegal yang beroperasi. Sekarang Permenhub dianulir, jadi penindakan bisa berpijak UU 22/2009, ajak kami razia nanti kami kasih tahu di mana saja mereka mangkal,” urainya.

Sementara itu, terkait putusan MA yang menganulir Permenhub 26/2017, Kopetayo telah berkoordinasi dengan paguyuban taksi argometer secara nasional untuk menempuh langkah hukum. Putusan MA itu diakui oleh Agus sebagai putusan yang berpihak kepada kaum kapitalis dan mempermulus praktik monopoli oleh pihak pemodal.

Kami juga mendesak Kementerian Perhubungan mengajukan upaya hukum meninjau putusan MA,” imbuhnya.

Dalam aksinya, pengemudi Kopetayo memarkirkan taksinya di Abu Bakar Ali. Mereka lantas berjalan kaki menuju Kepatihan dengan berorasi dan membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan penindakan taksi online ilegal dan dukungan peninjauan putusan MA. Jalan Malioboro sempat ditutup karena peserta aksi memenuhi ruas jalan. Di tengah aksi juga digelar teatrikal yang menceritakan dinamika antara taksi pelat kuning dan taksi online.

Hingga berita ini dilansir, perwakilan Kopetayo masih beraudiensi dengan pejabat Pemda DIY di dalam Kepatihan. Sambil menunggu hasil audiensi, peserta aksi bergantian berorasi di atas mobil komando di pintu masuk Kepatihan dengan pengawalan ketat aparat kepolisian.