Rapur Sahkan KUA-PPAS 2018 dan RPJMD 2017-2022, Dewan Minta Walikota Perbaiki Etika Berpolitik
Politik

Rapur Sahkan KUA-PPAS 2018 dan RPJMD 2017-2022, Dewan Minta Walikota Perbaiki Etika Berpolitik

Umbulharjo,(jogja.sorot.co)--Setelah diwarnai lobi-lobi alot enam fraksi di DPRD Kota Jogja dan Pemkot Jogja, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 akhirnya berhasil disepakati bersama.

Rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan berlangsung Jumat (10/11/2017) setelah sebelumnya sempat dua kali tertunda, pada Rabu (8/11) dan Kamis (9/11) malam. Alasannya, terjadi silang pendapat atas cuti tahunan Walikota Jogja Haryadi Suyuti ke Jerman selama dua pekan, 3-17 November 2017.

Kalangan Dewan melalui rapat gabungan pimpinan fraksi sempat ngotot agar Haryadi menyempatkan pulang dulu untuk ikut rapat paripurna. Namun setelah ada penjelasan dari Pemkot yang diterima mayoritas fraksi di DPRD dengan catatan, penandatanganan KUA-PPAS dan RPJMD bisa terlaksana. Pihak eksekutif diwakilkan oleh Wakil Walikota Jogja Heroe Poerwadi.

Walikota kami minta memperbaiki etika berpolitik, harus memperbaiki komunikasi politik baik itu formal maupun informal,” tandas Ketua Fraksi PAN, Rifki Listianto.

Senada disampaikan Ketua Fraksi PKS, Nasrul Khoiri. Ia meminta kalangan eksekutif mengambil pelajaran dari dinamika yang berlangsung sejak sepekan ini. Menurutnya, pemerintah daerah harus mampu menjalin komunikasi yang harmonis dengan lembaga legislatif. 

Sedangkan Ketua Fraksi PDIP, Danang Rudiyatmoko menilai walikota dengan sengaja meninggalkan tugas dan kewajiban serta mengesampingkan sumpah janji jabatan.

Tapi kita legislatif berkomitmen tahapan sidang KUA-PPAS sebagai acuan Rancangan APBD 2018 dan RPJMD sebagai penjabaran visi misi dan program kepala daerah lima tahun ke depan bisa tetap berjalan agar tidak membawa kerugian bagi masyarakat Kota Jogja,” ujarnya.

Sejumlah catatan kritis terkait cuti walikota ini juga dilontarkan oleh Fraksi Gerindra dan PPP. Kedua fraksi menyoroti etika politik dan komunikasi walikota. Sedangkan Fraksi Golkar berpandangan cuti tahunan walikota telah sesuai mekanisme dan tak perlu diperdebatkan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Jogja, Sujanarko meminta agar Pemkot tidak memandang sebelah mata catatan dari fraksi-fraksi. Apalagi, catatan fraksi ini bakal masuk dalam risalah sidang dan dilaporkan ke Gubernur DIY serta pemerintah pusat.

Ini bisa menjadi catatan merah bagi penilaian kinerja penyelenggara daerah oleh pemerintah pusat. Pemkot jangan main-main, ke depan harus ada perbaikan dan jangan sampai terulang lagi,” tandasnya.

Wakil Walikota Jogja, Heroe Poerwadi, berkomitmen jajaran eksekutif bakal membuka diri dan siap mensukseskan setiap agenda yang harus dibahas bersama antara Pemkot dan DPRD.