Gelapkan Pajak Ratusan Juta, Pengusaha Reklame Ditahan Kejaksaan
Hukum & Kriminal

Gelapkan Pajak Ratusan Juta, Pengusaha Reklame Ditahan Kejaksaan

Jogja,(jogja.sorot.co)--Seorang pengusaha bidang penyedia jasa reklame berinisial Nb (47), ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY terkait kasus pengemplangan pajak senilai Rp155 juta. Nb ditetapkan sebagai tersangka setelah sempat buron selama 20 hari.

Kita menerima pelimpahan berkas perkara penggelapan pajak dari DJP Kanwil (Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah) DIY dengan tersangka inisal Nb,” kata Kasi Penerangan Hukum Kejati DIY, Kusuma Jaya Bulo, Selasa (14/11/2017).

Perkara yang menyeret Nb sebelumnya disidik oleh tim dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil DJP DIY dan Polda DIY. Nb sempat dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) karena kabur yang belakangan diketahui bersembunyi di wilayah Sumatera. 

Tersangka berhasil diringkus oleh kepolisian ketika pulang ke rumahnya di Sleman, akhir Oktober kemarin. Setelah berkas penyidikan lengkap, diserahkan ke kejaksaan untuk kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Statusnya ditahan sejak disidik,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJP DIY Yuli Kristiyono menjelaskan, Nb diproses hukum karena menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dan/atau keterangan yang isinya tidak benar dan tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut kepada negara.

Yang bersangkutan tidak kooperatif, bahkan memilih melarikan diri dari kewajibannya sebagai wajib pajak, kabur ke Sumatera,” kata Yuli.

Diakuinya, upaya hukum ini merupakan opsi akhir yang dipilih. Sebelumnya, jajarannya telah melakukan langkah persuasif seperti mengirimkan surat tagihan, tindakan mengingatkan, pembinaan, dan pemanggilan. DJP juga sudah menawari ikut tax amnesty tapi tetap tidak digubris.

Kabid Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (P2IP) DJP Kanwil DIY Fajar Adi Prabawa menambahkan, pajak yang dikemplang oleh Nb sebesar Rp 155 juta adalah jumlah PPN yang ia pungut kepada konsumennya melalui CV. IB pada kurun tahun 2013-2014. Nb dijerat Pasal 39 ayat (1) huruf d dan i Undang - Undang KUP dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal enam tahun.

Ancamannya juga wajib membayar denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang belum dibayar, atau paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar,” jelas Fajar.

Kepada penyidik, NB beralasan mangkir dari kewajibannya membayar pajak karena uang tersebut telah diputar untuk membiayai bisnisnya. Selain itu, ia juga berdalih bisnisnya di bidang jasa reklame tengah lesu.