Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemda, DIY Raih Predikat Terbaik
Pemerintahan

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemda, DIY Raih Predikat Terbaik

Jetis,(jogja.sorot.co)--Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Wilayah III pada tahun 2017 menunjukkan peningkatan. Rata-rata nilai evaluasi pada Kabupaten/Kota menjadi sebesar 47,57 meningkat 8,59 poin dari tahun 2016 yaitu sebesar 45,91. Sebanyak 34 pemda mendapat predikat A, BB dan B, namun masih ada 131 kabupaten/kota yang masuk dalam katagori CC , C , dan D.

Di wilayah III yang meliputi yang meliputi pemprov dan kabupaten/kota di wilayah Sulawesi, DIY, Jawa Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat ini, Pemerintah Provinsi DIY masih menjadi satu-satunya pemda yang meraih predikat A. Selain itu, Provinsi Jawa Tengah dan 7 kabupaten/kota meraih predikat BB, dan 25 Kabupaten/Kota dengan predikat B. Namun masih ada daerah yang mendapatkan predikat di bawahnya bahkan 21 Pemerintah Kabupaten/Kota belum menyampaikan laporan kinerjanya tahun lalu.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menyampaikan apresiasinya kepada pemda yang telah melakukan upaya-upaya perbaikan nyata bagi peningkatan efisiensi birokrasi.

Saya mengharapkan para Bupati, Walikota, dan Sekretaris Daerah untuk lebih fokus dan lebih serius lagi dalam memberikan perhatian guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan sekaligus berorientasi hasil,” ujarnya dalam acara penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah (SAKIP) Kabupaten/Kota dan Provinsi di Wilayah III di Yogyakarta, Selasa (13/02) di Ballorom Hotel Tentrem.

Terhadap 131 Kabupaten/Kota yang masuk dalam katagori CC, C, dan D, Menteri Asman menekankan agar segera melakukan study tiru ke pemerintah daerah lain yang sudah lebih baik dalam menerapkan SAKIP yang berkualitas. 

Kita harus mengubah mind set, dari sebelumnya bermental menghabiskan anggaran menjadi mental memberi manfaat dari hasil kerja yang dilakukan,” imbuhnya.

Mengacu pada hasil evaluasi tahun lalu dan berdasarkan data yang telah dihitung, masih terdapat potensi pemborosan sebesar minimal 30% dari APBN/APBD di luar belanja pegawai pada setiap tahunnya. Angka tersebut setara dengan nilai kurang lebih 392,87 triliun rupiah.

Namun, dengan terbangunnya e-performance based budgeting di beberapa Kementerian/Lembaga, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi, 8 kini telah dapat diwujudkan efisiensi atas anggaran minimal 41,15 triliun rupiah,” jelasnya.

Hal ini juga dapat terwujud karena adanya asistensi dan bimbingan teknis selama tahun 2017 oleh Kementerian PANRB kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.