Sidang Gugatan Pedagang Sarkem Korban Penggusuran PT. KAI Berlanjut dengan Mediasi
Hukum & Kriminal

Sidang Gugatan Pedagang Sarkem Korban Penggusuran PT. KAI Berlanjut dengan Mediasi

Umbulharjo,(jogja.sorot.co)--Setelah bulan lalu PT. KAI tidak memenuhi panggilan sidang pertama di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kamis (05/04/2018) siang ini sidang dengan agenda menghadirkan pihak tergugat 1 dan 2 pada polemik penggusuran pedagang Pasar Kembang kembali digelar.

Pedagang Pasar Kembang yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Pasar Kembang Manunggal Karsa melalui ketua paguyuban Rudi Iskandar didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta menggungat PT. Kereta Api Indonesia Persero, dkk dan Walikota Yogyakarta sebagai Pihak tergugat I dan Tergugat II karena dianggap telah melanggar hukum dalam penggusuran yang dilakukan pada bulan Juli 2017 lalu.

Dalam tuntutannya, 26 pedagang Pasar Kembang menginginkan ganti rugi senilai Rp 101,2 miliar kepada PT KAI dan Pemerintah Kota Yogyakarta. Disampaikan oleh Sekretaris Paguyuban Efriyon Sikumbang, terhitung dari 26 kios pedagang masing-masing menggugat Rp 2 miliar. Ditambah nominal penghasilan yang tidak didapat selama 9 bulan ketika menunggu kepastian hukum.

"Ini terjadi kebijakan pemerintah yang tidak jelas. Terus terang tanah milik pemkot, tapi kami berjualam disana legal dengan memegang kartu bukti pedagang yang dikeluarkan pemkot melalui Dinas Pengelolaan Pasar," jelas Efriyon.

Dalam persidangan yang dihadiri oleh tergugat, hakim menyatakan perlu adanya mediasi antara kedua belah pihak dalam hal ini penggugat dan tergugat. Jika dalam jangka waktu 30 hari tidak menemukan titik temu, maka akan ada perpanjangan waktu mediasi. 

"Karena mediasi sifatnya prinsipal, langsung dengan mediator bisa dari dari internal pengadilan maupun dari luar yang bersertifikat," ujar hakim ketua.

Sementara, persidangan selanjutnya belum bisa ditentukan karena masih menunggu laporan dari mediator yang disepakati dari pihak internal pengadilan. Dilanjutkan dengan proses mediasi yang serius pada proses pengadilan berikutnya.

Dalam hal ini kuasa hukum penggugat Yogi Zul Fadhli menduga ada indikasi penyalahgunaan kewenangan yang merugikam keuangan negara. Namun pihaknya akan mengikuti proses mediasi sebagaimana mestinya.

Perlu diketahui bersama bahwa pengelolaan Pasar Kembang ini pada akhir Januari 2017 dialihkan ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertanian (Disperindagkoptan) Kota Yogyakarta. Pedagang Sarkem bersikeras menuntut keadilan pasalnya tidak pernah ada komunikasi dan solusi berupa relokasi maupun kompensasi. Sebelumnya PT. KAI melayangkan surat peringatan sebanyak 3 kali, namun terkesan seperti surat kaleng tanpa penerima yang jelas.

"Nggak ada atas namanya, SP ini untuk siapa. Jadi ya merasa nggak dapat apa-apa sehingga tidak digubris," jelas Nani.

Kegeraman ini juga dirasakan oleh Mustofa, salah seorang pedagang. Pasalnya ia dan kawan-kawan pedagang sudah berniaga di lokasi tergusur sejak tahun 1970-an. Ia menyayangkan tindakan sepihak ini tanpa adanya sosialisasi ataupun musyawarah sebelumnya. Sehingga berdampak pada nasib pedagang yang kehilangan mata pencahariannya.

"Surat peringatan itu ada dari PT KAI. Ada SP 1-3 tapi ya tidak digubris wong tidak ada urusan sama PT KAI. Hampir setahun dari Juli 2017. Nggak ada penghasilan, pada terlantar 26 pedagang ini," jelas Mustofa

Mustofa menambahkan, jika pemerintah berkeinginan untuk menata kota, harusnya sejak dulu. Mayoritas pedagang sepenuhnya juga mendukung program penataan kota, namun bila berujung mematikan ekonomi dan hak masyarakat kecil, maka harus dipertimbangkan lagi.