Penghapusan Status Sarkem Sebagai Pasar Tradisional Dinilai Janggal, Yogi Sebut Ada Indikasi Korupsi
Hukum & Kriminal

Penghapusan Status Sarkem Sebagai Pasar Tradisional Dinilai Janggal, Yogi Sebut Ada Indikasi Korupsi

Gedong Tengen,(jogja.sorot.co)--Penggusuran paksa di komplek Pasar Kembang pada 5 Juli 2017 lalu membuat pedagang setempat geram. Mereka nekat melayangkan gugatan kepada PT. Kereta Api Indonesia Persero dan Walikota Yogyakarta karena dinilai menyalahgunakan kewenangan dan kebijakan hingga membuat nasib pedagang terkatung-katung.

Pada tanggal penggusuran yakni 5 Juli 2017, Pemkot Yogyakarta justru mengeluarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 yang isinya menghapuskan status Pasar Kembang sebagai pasar tradisional kelas 4 yang status sebelumnya sudah ditetapkan oleh Perda sejak tahun 1992. Perwal tersebut diterbitkan berlandaskan dasar adanya surat dari PT KAI Daop VI Yogyakarta Nomor UM. 003/VII/1/D.6-2017 tertanggal 4 Juli 2017 tentang rencana penggunaan lahan PT KAI di Jalan Pasar Kembang sebagai pedestrian yang terintegrasi dengan kawasan Malioboro.

Saat ditemui usai sidang di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada Kamis (05/04/2018) Yogi Zul Fadhli sebagai Kuasa Hukum Penggugat dalam hal ini Pedagang Sarkem, mengatakan bahwa sesuai dasar hukumnya hal tersebut memang terlihat janggal. Bila merujuk pada pembentukan peraturan perundang-undangan, mestinya ada kajian-kajian akademik yang mendalam.

"Apa mungkin dalam jangka waktu yang tidak sampai 1 hari itu, walikota bisa membuat Perwal tersebut. Tanggal 5 Juli sudah dilakukan penggusuran padahal baru diterbitkan tanggal 4 Juli," Jelas Yogi, Kamis (05/04).

Dalam konteks pembuatan produk perundang-undangan, hal tersebut dirasa Yogi jelas tidak lazim. Landasan terbitnya Perwal tersebut hanya karena ada surat spesifik dari corporate PT. KAI yang notabene tidak ada kaitannya dengan pengembangan kawasan pedestrian. 

"Sekelas Pemerintahan Daerah, Walikota bisa tunduk sama entitas privat korporasi, yang tidak ngurusi hal-hal seperti itu. Kemudian urusan dengan PT. KAI kenapa kemudian walikota justru tunduk, itu yang kami sayangkan," tutur Yogi.

Yogi melihat ada indikasi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Walikota. Jika kaitannya dengan korupsi, ada potensi mengarah kesana. Penyalahgunaan kewenangan ini berdampak pada kerugian negara. Karena jika dilihat dari statusnya, 26 pedagang Sarkem merupakan pedagang resmi yang membayar pajak dan retribusi yang masuk dalam APBD. Maka dengan adanya penutupan kawasan Sarkem untuk pedagang menjadikan salah satu sumber pendapatan daerah hilang.

"Ini tidak pernah dirembuk dengan yang punya kewenangan membuat anggaran. Berangkat dari situ, kami melihat ada indikasi penyalahgunaan kewenangan yang bisa jadi ada pelanggaran yang mengarah ke korupsi yang berujung merugikan negara," tutup Yogi.