Heroe Poerwadi Tegaskan Kawasan Sarkem Milik Keraton yang Dilimpahkan ke PT.KAI
Peristiwa

Heroe Poerwadi Tegaskan Kawasan Sarkem Milik Keraton yang Dilimpahkan ke PT.KAI

Gedong Tengen,(jogja.sorot.co)--Kuasa Hukum Pedagang kawasan Pasar Kembang Yogi Zul Fadhli menganggap ada kejanggalan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 yang didalamnya membahas penghapusan status Pasar Kembang sebagai pasar tradisional kelas 4.

Perwal tersebut diterbitkan berdasarkan adanya surat dari PT KAI Daop VI Yogyakarta Nomor UM. 003/VII/1/D.6-2017 tanggal 4 Juli 2017 tentang rencana penggunaan lahan PT KAI di Jalan Pasar Kembang sebagai pedestrian yang terintegrasi dengan kawasan Malioboro.

Yogi mengungkapkan, Perwal tersebut muncul bersamaan dengan penggusuran kawasan Sarkem yakni pada tanggal 5 Juli 2017 lalu. Keputusan tersebut sontak membuat pedagang Sarkem kalang kabut.

Mengenai hal tersebut, Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi saat ditemui pada Senin (9/4) mengatakan, kawasan Pasar Kembang yang saat ini sedang dilakukan perombakan untuk pedestrian itu merupakan tanah Keraton yang diserahkkan ke PT KAI. Heroe mengatakan dengan tegas Pemkot Yogyakarta tidak mempunyai hak atas tanah tersebut.

Nah itukan tanahnya Keraton yang diserahkan ke PT.KAI mau digunakan untuk apa itu hak PT KAI. Bukan tanah Pemkot bukan tanah pedagang. Hak pengelolaan yang menggunakan kan yang punya, Pemkot tidak punya hak menggunakan tanah yang dilimpahkan ke PT KAI tersebut,” jelas Heroe.

Dalam hal ini pedagang Sarkem merasa tidak mendapat sosialisasi maupun pemberitahuan dari pihak PT. KAI sekalipun tentang alih fungsi Pasar Sarkem tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Nani sebagai salah seorang pedagang. Sebelumnya ada surat peringatan dari PT. KAI sebanyak 3 kali, namun terkesan seperti surat kaleng tanpa penerima yang jelas. 

"Nggak ada atas namanya, SP ini untuk siapa. Jadi ya merasa nggak dapat apa-apa sehingga tidak digubris," jelas Nani.

Menanggapi hal ini Heroe menganggap itu sudah masuk dalam persepsi penerima. Pihaknya juga belum mengetahui persisi isi surat yang dilayangkan PT.KAI tersebut.

Kalau persepsi yang menerima saya tidak bisa masuk. Suratnya ini saya belum tahu, sudah ada upaya seperti itu harusnya diselesaikan sejak awal. Tidak dibiarkan,” ujar Heroe.

Heroe menegaskan ulang bahwa pengelolaan tanah tersebut sudah sepenuhnya dipegang oleh PT.KAI, sehingga apapun yang akan dilakukan PT. KAI, Pemkot tidak bisa berbuat apa-apa. Pemkot tidak bisa ikut campur, kecuali hak pengelolaan ada di Pemkot. Ketika ditanya soal upaya Pemkot untuk merelokasi pedagang, Heroe mengatakan, Pemkot hanya bisa menunggu hasil di pengadilan.

Kalau sudah masuk pengadilan kita nunggu hasil pengadilan kita taati apa yang diputuskan dari pengadilan,” tutup Heroe.