Satpol PP Ingkar Janji, Warga Balirejo Tolak Pembangunan Apartemen
Peristiwa

Satpol PP Ingkar Janji, Warga Balirejo Tolak Pembangunan Apartemen

Umbulharjo,(jogja.sorot.co)--Sudah berjalan dua tahun lamanya warga Balirejo, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo konsisten menolak pembangunan apartemen di kawasan pinggir sungai Balirejo. Sekitar 900 warga yang terdiri dari 11 RT dan 2 RW ini sepakat dan sepemikiran bahwa pembangunan apartemen di sekitar pemukiman akan berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup mereka.

Selain belum berhasil memperoleh izin AMDAL dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), warga semakin dibuat geram karena pihak pengembang sudah berani membangun kantor di depan calon bangunan apartemen. Hingga akhirnya warga melapor ke layanan Forpi dan sekitar setengah tahun lalu. Lantaran itu Satpol PP menyegel kawasan yang akan dibangun apartemen sembilan lantai itu.

Sesuai sosialisasi yang telah dilakukan pengembang yakni dalam hal ini Puri Notoprojo melalui forum, menyampaikan bahwa apartemen akan dibangun sekitar 360 unit, dengan luas per lantai di kisaran 16.000 meter persegi.

Ketua RT 20 RW 06 Balirejo, Ramelan menegaskan bahwa pembangunan apartemen ini memang ideal berada di dekat sungai, namun tidak lanjut mempertimbangkan kondisi jalanan di sekitar kawasan.

Tepat di depan apartemen, biasanya sering terjadi kemacetan. Disamping juga nantinya kondisi sekitar bagi warga yang berbatasan langsung dengan apartemen setinggi 9 lantai itu, kurang mendapat paparan sinar matahari karena tertutup apartemen.

"Belakang tidak mendapat sinar, lalu lintas juga padat belum lagi nanti ada konflik sosial yang tidak bisa kita prediksi," ungkap Ramelan.

Selain itu juga akan merambah pada persoalan sumber air. Meski pihak pengembang berdalih akan sepenuhnya menggunakan PDAM, namun seperti halnya pembuangan dan pengelolaan limbah belum memenuhi syarat kesehatan. 

Sampai-sampai warga Balirejo membuat petisi untuk menolak pembangunan apartemen. Jika kemungkinan kasusnya akan diusut sampai pengadilan, warga tetap menolak,” begitu kata Ramelan, Sabtu (14/04/2018).

Tantangan warga diuji dengan adanya upaya persuasif atau bujukan dari pihak pengembang. Disampaikan oleh Ramelan bahwa pihak pengembang melakukan upaya untuk membujuk warga dengan mengajukan pengisian kuesioner. Bagi warga yang mau mengisi satu berkas kuisioner akan diberi imbalan nominal Rp 50 ribu.

"Itu penggeraknya ada 3 dari pengembang muter ke warga. Kuesioner setuju atau tidak, itu takutnya disalahgunakan, soalnya kita tidak tahu. Yang ngisi tetap ada, ya namanya uang ada yang kepincut," jelas Ramelan.

Sesuai janji Satpol PP setelah dilakukan penyegelan juga akan dilakukan pembongkaran bangunan kantor yang sudah berdiri kokoh di Balirejo. Namun sudah terhitung setengah tahun, Satpol PP belum menepati janjinya.