Nekat Pasang Iklan Rokok di Dekat Sekolah, Vendor Nakal Bakal Ditindak
Hukum & Kriminal

Nekat Pasang Iklan Rokok di Dekat Sekolah, Vendor Nakal Bakal Ditindak

Umbulharjo,(jogja.sorot.co)--Berdasarkan Perwal Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan reklame, iklan rokok tidak boleh terpasang dekat bangunan sekolah atau gedung pendidikan. Namun di sudut-sudut keramaian Kota Yogyakarta, masih saja ditemukan para vendor billboard yang melanggar aturan tersebut. Seperti yang dijumpai di Jalan Kusbini Demangan.

Iklan rokok terpasang menjulang tinggi pada billboard hanya berjarak sekitar 10 meter dari kawasan sekolah taman kanak-kanak.

Christiana Suhantini, Kabid Penegakan Peraturan Perundang Undangan (P3U) Satpol PP Kota Yogyakarta saat ditemui, mengatakan bahwa selain melanggar peraturan, iklan rokok tersebut juga berada di trotoar. Pihaknya akan segera mendatangi vendor untuk konfirmasi terkait perizinannya. Jika vendor kedapatan tidak memiliki izin, maka ia akan segera dilakukan penindakan.

Iklan itu, berdiri dimana, di trotoar atau badan jalan yang sekiranya tidak sesuai. Mana yang harus diizinkan, izinnya akan dikeluarkan Dinas Perizinan. Karena urusan pajak, meski pajaknya besar tidak ada pengaruhnya,” jelas Christiana, Senin (16/04/2018).

Christiana menganggap vendor billboard di Yogyakarta lumayan nakal, karena ia sebelumnya juga beberapa kali membongkar paksa iklan-iklan baik dalam bentuk reklame maupun baliho. Sebelum pembongkaran, sebelumnya akan ada surat peringatan hingga tiga kali. Jika setelahnya tidak ada reaksi dari vendor, maka Satpol PP akan turun melakukan pembongkaran. 

Dalam pemberian sanksi bagi pelanggar, ada sanksi administrasi seperti teguran lisan, teguran tertulis dan publikasi juga sanksi pidana. Pada praktiknya, untuk menindaklanjuti penegakan Perda, Satpol PP akan koordinasi dengan Dinas Kesehatan karena berkaitan dengan kawasan tertib rokok (KTR).

Sanksi administrasi dan sanksi pidana. Untuk KTR Dinkes sudah gembar gembor kemana-mana. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan, jika sanksi administrasi sudah bisa dijalankan maka tidak perlu pidana,” jelasnya.

Kini, yang menjadi permasalahan adalah Satpol PP tidak bisa beroperasi di luar jam kerja. Pasalnya berkaitan dengan urusan honor dan kompensasi. Maka, jika tidak ada yang riskan, penanganannya hanya pada jam kerja.