Perubahan Perda Adminduk Bakal Hilangkan Denda Bagi yang Terlambat Lapor
Pemerintahan

Perubahan Perda Adminduk Bakal Hilangkan Denda Bagi yang Terlambat Lapor

Umbulharjo,(jogja.sorot.co)--Semula demi menerapkan tertib adminduk, Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Yogyakarta menerapkan denda bagi masyarakat yang terlambat melakukan pelaporan. Kemudian muncul permasalahan baru yakni masyarakat berpenghasilan rendah merasa terbebani dengan adanya denda, meskipun dalam kepengurusan data kependudukan tidak dipungut biaya.

Banyak keluhan yang muncul, dengan fakta banyaknya masyarakat yang terlambat melakukan pelaporan data kependudukan. Seperti lanjut usia yang harus mengurus akta kelahirannya yang terbilang sangat terlambat, namun mau tidak mau harus dilakukan demi menuju tertib adminduk.

Kini bagusnya, seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Disdukcapil Kota Yogyakarta, Ita Rustanti bahwa akan ada perubahan Perda Adminduk dan di dalamnya denda tersebut akan dihilangkan. Hal itu memudahkan masyarakat dalam kepengurusan Adminduk tanpa takut harus membayar denda di akhir.

Apalagi ini dalam proses penandatanganan oleh Walikota Perda perubahan Adminduk, semua akan gratis. Besok tidak ada kendala tidak memiliki uang untuk bayar denda,” ujarnya.

Perubahan Perda Adminduk No.8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini sejak 2017 lalu sudah diperbincangkan bersama DPRD, bahkan sudah melalui rapat Pansus dan paripurna. Seterusnya diinput oleh provinsi dan telah mendapat nomor registrasi dan kini tinggal menunggu proses di Pemkot. 

Sebelumnya, denda diterapkan bagi pelapor yang terlambat sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2012 dan Perwal No.90 Tahun 2012. Untuk keterlambatan pelaporan data Adminduk dari akte hingga data Adminduk lainnya, dalam batas waktu pelaporan 30-90 hari dendanya bervariasi mulai dari Rp 50.000 hingga Rp 100.000.

Mungkin denda akan segera dihapus, karena sudah dapat nomor registrasi dan tinggal menunggu tanda tangan dari Walikota,”pungkasnya.

Sesuai regulasi, semua harus mengurus data kependudukannya, meskipun terlambat melaporkan. Hal ini dinilai sebuah tantangan oleh Disdukcapil Kota Yogyakarta, karena harus profesional menerapkan denda sebelum perubahan Perda Adminduk turun.