Kursus Pemilu Bagi Disabilitas, KPU Beri Jaminan Kerahasiaan
Politik

Kursus Pemilu Bagi Disabilitas, KPU Beri Jaminan Kerahasiaan

Tegalrejo,(jogja.sorot.co)--Setiap warga negara Indonesia yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku mempunyai hak untuk ikut berperan dalam pemilu. Tak terkecuali masyarakat penyandang disabilitas.

Dalam pemilu 2019 yang menyasar inklusifitas bagi disabilitas dalam memilih, KPU Kota Yogyakarta mengundang perwakilan disabilitas dari masing-masing kecamatan untuk menghadiri kursus kepemiluan bagi kaum disabilitas se-Kota Yogyakarta, Sabtu (28/4).

Bertempat di pendopo kantor KPU Kota Yogyakarta, sebanyak 14 wakil disabilitas dari seluruh kecamatan di Kota Yogyakarta, mendapat materi dalam kursus kepemiluan ini. Sehingga dengan kegiatan ini, dapat mengupayakan peran relawan disabilitas untuk mensukseskan praktek demokrasi pemilu yang inklusi di Kota Yogyakarta.

Berbagai materi disampaikan mulai kerelawanan dalam demokrasi dan pemilu. Ada pula materi tentang partisipasi dan hak dalam pemilu, beserta prinsip luberjurdil, setara dan tidak diskriminatif. Tahapan, sistem, azas penyelenggaraan pemilu. Dan tak lupa mengenai dasar hukum kode etik dan penegakkan hukum pemilu.

Ketua KPU Kota Yogyakarta, Wawan Budianto menyampaikan, sebetulnya pemilih disabilitas itu harus terfasilitasi, terjamin dan terlayani dalam menggunakan hak pilihnya secara mandiri dan privasinya terjaga. Sehingga pemilih disabilitas bisa menggunakan hak pilihnya tanpa menggunakan bantuan orang lain, agar kerahasiaan memilihnya terjaga.

"Misalnya tuna netra itu harus ada alat bantu yang bisa digunakan secara mandiri, menentukan pilihannya secara mandiri. Tidak dipilihkan oleh orang lain tanpa harus di dampingi oleh orang lain," jelas Wawan.

Menurut Wawan Budianto, KPU Kota Yogyakarta memfasilitasi kaum pemilih tunanetra dengan alat bantu yang dinamai template. Template merupakan semacam kertas yang difungsikan sebagai alat bantu dengan menggunakan huruf braille untuk memudahkan mengidentifikasi calon yang akan dipilihnya. 

Karena kalau surat suaranya tidak mungkin braille,” ujarnya.

Pada pilkada tahun 2017 lalu, penyandang disabilitas Kota Yogyakarta berada di kisaran angka 836 pemilih dengan tingkat partisipasi kaum disabilitas di pilkada sekitar 50%. Hal ini dikarenakan belum akuratnya data pemilih kala itu.

"Saya rasa ini proses pemutakhiran bersama Dinsos, dan pegiat difabel. Untuk mengidentifikasi supaya valid atau akurat, karena akan berpengaruh pada fasilitasinya," tutup Wawan.

Terpisah, Widi Hariyanti, PPS Kadipaten Kecamatan Kraton mengungkapkan, yang terjadi di lapangan sesuai pantauannya masih ada tunanetra yang belum paham akan huruf braille karena kurangnya sosialisasi. Mengingat, keanggotaan PPS maupun KPPS berubah-ubah dan tidak semuanya paham persoalan disabilitas.

"Pantarlih harus memahami kondisi soal disabilitas, tujuan dari KPU data itu valid, KPU akan memfasilitasi supaya sasarannya tepat. Progress bagus, tapi tidak diimbangi di lapangan percuma,"ungkap Widi Hariyanti.