Warga Penolak Apartemen Terban Menuding Ada Pemalsuan Dokumen oleh Investor
Peristiwa

Warga Penolak Apartemen Terban Menuding Ada Pemalsuan Dokumen oleh Investor

Gondokusuman,(jogja.sorot.co)--Konflik agraria di bumi Ngayogyokarto masih saja terjadi. Pembangunan yang dijadikan pemerintah sebagai tonggak kesejahteraan rakyat nyatanya tak selamanya benar. Bukan hal yang baru ketika warga di Yogyakarta protes terkait pembangunan gedung-gedung pencakar langit seperi hotel, apartemen dan sejenisnya.

Forum Komunikasi Warga Terban Penolak Apartemen di Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman tetap bersikukuh menolak adanya pembangunan apartemen Dhika Universe Sardjito. Dalam forum terdapat sekitar 100-150 warga prihatin dengan adanya pembangunan apartemen di lingkup wilayah mereka.

Kegiatan-kegiatan investor PT. Adhi Persada Properti (APP) sebagai pemrakarsa apartemen Dhika Universe Sardjito dianggap warga tidak prosedural, seperi ada indikasi main suap, pencatutan nama, melakukan intimidasi dan pemalsuan dokumen.

Disampaikan oleh Tulus Wardaya pentolan Forum Komunikasi Warga Terban Penolak Apartemen, diawal sosialisasi sekitar Oktober 2014 pihak pengembang tidak melibatkan lurah. Setelahnya, untuk mendulang suara persetujuan warga, pengembang mengiming-imingi uang dan mencatut nama sesepuh.

"Pengembang menekan dan mengancam warga misal kalau menolak, maka kalau ada bantuan dari pemerintah, dia tidak akan diberi," kata Tulus, Kamis (10/05/2018).

Selain itu, Tulus Wardaya menuding ada pemalsuan kuesioner Amdal yang hanya diberikan kepada warga yang pro apartemen. 

"Kuesioner hanya diberikan kepada warga yang bahkan rumahnya jauh dari lokasi. Kuesioner sangat cacat dan ilegal itu dianggap sah untuk menyusun buku dokumen acuan kerangka amdal yang akan diajukan izin ke DLH," lanjutnya.

APP dianggap semakin arogan, dengan mengecat tembok, memasang baliho, instalasi listrik dan travo besar, padahal pihak APP diklaim warga belum satupun mengantongi izin.

Warga yang konsisten menolak apartemen karena alasan lingkungan dan sosial kemasyarakatan meminta kepada wakil rakyat yakni DPRD Kota Yogyakarta untuk membatalkan pembanguan apartemen di RW 02. Warga sudah diundang dalam audiensi pada 24 April lalu, namun hingga kini kajian anggota dewan belum dipaparkan kepada warga.

Warga meminta DPRD memberikan rekomendasi kepada Dinas terkait, yakni DLH, Dinas Perijinan, dan Walikota sebagai pembuat keputusan. Sehingga pembangunan apartemen bisa dibatalkan dan mengembalikan lingkungan sosial Terban yang telah terpecah belah oleh uang suap pengembang.