Minta Kepastian Kebijakan, Pengemudi Bentor Geruduk Kantor Gubernur DIY
Peristiwa

Minta Kepastian Kebijakan, Pengemudi Bentor Geruduk Kantor Gubernur DIY

Danurejan,(jogja.sorot.co)--Ribuan massa yang tergabung dalam Paguyuban Becak Motor Yogyakarta mendatangi kantor Gubernur DIY guna menuntut hak kerja mereka, Senin (04/06/2018). Penahanan becak motor yang semakin masif dan pemberlakuan larangan operasi bentor di jalur protokol belakangan ini di jalur inti bentor menjadi pemicunya.

Wujud aspirasi dengan mengerahkan seluruh anggota PBMY yang jumlahnya sekitar 2000 ini juga berdasarkan kegeraman para pengemudi bentor yang sudah delapan tahun menanti kebijakan perihal angkutan bentor.

Sebelumnya, aksi serupa juga dilakukan pada Senin minggu lalu. Namun lagi-lagi Gubernur DIY alpha untuk menemui mereka, sehingga aksi kembali dilakukan.

Diungkapkan oleh Kordum Aksi, Bambang Sugiyatno, minggu lalu kedatangan pengemudi becak motor yang disambut oleh perwakilan dari Dishub DIY juga belum membuahkan hasil.

"Kami mohon dengan hormat, Gubernur memberi solusi. Kalau tidak boleh ada bentor solusinya gimana. Kalau bentor dilegalkan ya aturan apapun akan kita taati termasuk pajaknya, intinya kami meminta kepastian," tutur Bambang.

Saat ini ada sekitar 30 bentor yang diamankan polisi sejak awal Ramadhan lalu. Bambang menilai bahwa bentor ini adalah inisiatif dan upaya modifikasi kreatif dari warga untuk penunjang ekonomi mereka. 

"Dulunya teguran tapi kemarin penindakan langsung. Polisi itu arogan sekali dengan bentor. Kita bikin bentor nggak minta pemerintah, sampai hutang-hutang belum lunas sudah ketangkep," ujar Bambang.

Sebagai kuasa hukum dari anggota paguyuban, Julian Dwi Prasetya mengatakan, aksi kali ini adalah lanjutan pertemuan sebelumnya. Kesepakatannya, perwakilan pengemudi bentor akan dipertemukan dengan Gubernur. Namun hingga saat ini realisasi kesepakatan itu belum nampak.

"Sedangkan temen-temen hari ini masih belum beroperasi tidak boleh mencari nafkah untuk memenuhi kehidupannya," tuntut Julian.

Untuk spesifikasi bentor dikatakan Julian memang secara UU belum diatur. Padahal sudah melampaui massa audiensi selama depalan tahun, namun upaya pelegalan bentor masih belum ada.

Sebelumnya dalam pertemuan ketika audiensi, pihak paguyuban meminta membentuk tim pansus untuk mencarikan solusi. Delapan tahun meminta solusi, namun belum ada solusi yang ditawarkan.

"Akhirnya mereka berbenturan dengan pihak polisi. Karena polisi kan fungsinya penegakan, padahal yang membuat kebijakan sampai sekarang belum membuat kebijakan," ujarnya.

Menurutnya, akhir-akhir ini semakin masif dilakukan penahanan bentor karena ada beberapa aturan seperti operasi patuh, penetapan jalur kawasan tertib lalu lintas dan jalur protokol.

Sontak hal ini membuat pengemudi bentor kehilangan lahan nafkahnya karena jalur operasi mereka ada pada jalur KTL dan jalan protokol seperti Jalan Sudirman.