Pemkot Ancam Cabut Izin Pemasangan Iklan Rokok Melanggar
Hukum & Kriminal

Pemkot Ancam Cabut Izin Pemasangan Iklan Rokok Melanggar

Umbulharjo,(jogja.sorot.co)--Mengacu Peraturan Walikota (Perwal) 23 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Perda No.2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan reklame, masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan pemasang reklame. Masih ditemukan banyak reklame tidak berizin dan pemasangannya nya pun terkesan ngawur.

Seperti kasus pemasangan billboard iklan rokok di Jalan Kusbini yang jaraknya hanya sekitar 10 meter dari zona sekolah. Padalah dalam regulasi tertera, iklan rokok paling tidak berjarak minimla 75 meter dari kawasan sekolah. Belum lagi pemasangan konstruksi reklame yang menutupi radiolink di simpang Mal Galeria sejak bulan April, sehingga Lalu Lintas Udara atau Air Traffict Controller (ACT) offline dan pihak kepolisian tidak bisa melakukan pemantauan lalu lintas.

Disampaikan oleh Setiyono, Kabid Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Kota Yogyakarta bahwa Dinjin menerbitkan izin reklame hanya sesuai dengan aturan dalam peraturan penyelenggaraan reklame. Reklame yang sudah berizin, otomatis akan terpasangi oleh label identitas konstruksi reklame yang berwarna biru.

Kalau ada yang melanggar apalagi itu iklan rokok, izin akan dicabut dan fisik konstruksi reklame dipotong oleh Dinas Ketertiban nantinya,” ujarnya.

Sesuai ketentuan pidana Perwal. 23 Tahun 2016, Pasal 19 ditulis bahwa pelanggaran terhadap penyelenggaraan reklame diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp. 50 Juta. Denda sebagaimana mestinya masuk ke kas daerah. 

Sebelumnya, jika terbukti melanggar pemasang iklan akan dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, lalu ada penghentian fungsi reklame, pencabutan izin penyelenggaraan reklame dan pembongkaran reklame.

Setiyono menambahkan, untuk konstruksi papan reklame dikenakan tarif retribusi IMB atau izin mendirikan bangunan sebesar 1,5 juta selama masa kontrak 5 tahun. Untuk media reklame dengan kontrak 1 tahun, masuk dalam pajak reklame di BPKAD.

Secara prosedural memasang iklan reklame, adalah mengajukan izin ke Dinjin, jika sesuai prosedur membayar pajak. Setelahnya baru bisa mendapatkan tanda berupa label yang wajib ditempel padakonstruksi reklame sebagai bukti bahwa reklame tersebut telah mendapatkan izin.