Gerbang Masuk Kampus Mudah Diterobos Gerakan Radikalisme
Peristiwa

Gerbang Masuk Kampus Mudah Diterobos Gerakan Radikalisme

Kraton,(jogja.sorot.co)--Mantan Ketua MK RI Mahfud mengatakan pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dilakukan pemerintah untuk menyikapi adanya gerakan radikalisme. Bahwa radikalisme ini merupakan satu gerakan yang ingin membongkar sistem dengan cara setengah memaksa di luar prosedur-prosedur yang disediakan.

Menurutnya, radikalisme sering kali dikaitkan dengan agama. Sebagai referensi ia menuturkan hasil dari sebuah Disertasi yang dinilai bagus, yang ditulis oleh Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Bahwa dituliskan ada tiga gerakan syariat yang ingin mengagamakan negara, bukan justru menegarakan agama. Yaitu HTI dengan keinginan ambisiusnya ingin mengganti dasar negara. Kemudian Majelis Mujahidin yang ingin memberlakukan hukum islam sebagai hukum nasional secara keseluruhan. Lalu ketiga adanya Perda Syariah.

Ditambahkan Mahfud MD, di Sulawesi Selatan kini sesuai target mulai memberlakukan Perda Syariah di daerah. Dalam Perda Syariah di Sulsel, bahwa untuk menjadi pejabat struktural harus sudah naik haji dan bersedia membayar zakat yang dipotong oleh pemerintah daerah 2,5 %.

Bagus itu, tetapi lalu dinegarakan begitu kan tidak boleh. Menurut saya itu melawan sistem yang ada. Ujung dari semua itu kan radikalisme,” ujar Mahfud MD, dijumpai usai diskusi soal Antisipasi dan Mencegah Gerakan Terorisme, Kamis sore (07/06).

Baginya setiap muslim boleh memperjuangkan Syariat Islam tetapi sesuai hukum ketatanegaraam semua ide tentang pembentukan huku. Di Indonesia garus diolah melalui proses legislatif. 

Ia juga menuturkan, bahwa setiap daerah ada potensi-potensi gerakan menyimpang radikal, sehingga perlu upaya pembinaan. Ditemukan banyak orang yang bergabung dengan HTI yang tidak mengetahui HTI adalah ideologis yang mengarah radikal, mereka hanya sebatas mengetahui sebagai kelompok pengajian.

Makanya saya agak kurang setuju dengan ancaman pemerintah. 2 Menteri mengancam PNS yang ada di kantor Pemerintah dan Kampus supaya mengundurkan diri dari HTI. Kalau tidak, akan dipecat kan itu ndak benar. HTI kan sudah bubar mundur dari mana, ya tinggal dibina aja,” jelasnya.

Setelah dibina, jika masih ada gejala radikal, selanjutnya dilakukan tindakan indisipliner. Semua akarnya berada pada ideologi, sehingga Pemerintah melakukan langkah dengan pembentukan BPIP dan pembinaan di kampus. Mengingat gerbang masuk ke kawasan kampus juga mudah diterobos.