Reklame Tak Berizin Tak Ditertibkan, Satpol PP Dinilai Tebang Pilih
Hukum & Kriminal

Reklame Tak Berizin Tak Ditertibkan, Satpol PP Dinilai Tebang Pilih

Umbulharjo,(jogja.sorot.co)--Perkara pemasangan reklame di Kota Yogyakarta sesuai regulasi adalah mengacu Perwal No.23 Tahun 2016 tentang Pelaksaan Perda No.2 Tahun 2015 tentang penyelenggaran reklame. Namun masih saja dijumpai reklame yang berdiri kokoh tak berizin dan melanggar.

Forum Pemantau Independen Forpi Kota Yogyakarta menilai ada ketidaktegasan kinerja Satpol PP yang terkesan tebang pilih dalam menertibkan reklame tak berizin dan melanggar. Disampaikan oleh Anggota Forpi Kota Yogyakarta Bidang Pemantauan dan Investigasi, Baharuddin Kamba, data dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta bahwa 95% reklame berukuran besar tidak ditindak.

Pada persimpangan jalan, banyak ditemukan reklame berjubel, padahal dalam regulasinya mengatakan pada setiap simpang hanya boleh dipasang satu papan reklame. Seperti yang dijumpai di simpang Gramedia yang jumlahnya melebihi batas yang ditentukan.

Belum lagi, pemasangan billboard iklan rokok di Jalan Kusbini yang jaraknya hanya sekitar 10 meter dari zona sekolah yang tidak pasangi label legalitas reklame dari Dinjin. Padalah dalam regulasi tertera, iklan rokok paling tidak berjarak minimal 75 meter dari kawasan sekolah.

"Soal ada tidaknya pihak yang bermain dalam persoalan penegakan reklame biar publik saja yang menilainya. Tapi bisa diasumsi dan bisa jadi tanda tanya mengapa yang sudah jelas-jelas melanggar tapi tidak ditindak," jelas Baharuddin.

Dikatakan pula oleh Setiyono, Kabid Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Kota Yogyakarta, bahwa sesuai daftar reklame ukuran besar yang sudah berdiri ada 171 dengan ukuran 4x8 meter. 

"Begitu Perda ditetapkan ada 171 reklame. Perkiraan 5% yang sudah mengurus izin ngurus dan terbit izinnya," jelas Setiyono.

Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Kota Yogyakarta mengeluarkan izin berdasarkan kesesuaian persyaratan teknis dan administrasi. Ditegaskan Setiyono, yang terpenuhi baru 5% persen dari jumlah keseluruhan. Dinjin menargetkan semuanya harus mengurus.

Mengenai pajak reklame, Kadri Renggono Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPKAD) Yogyakarta Kadri Renggono mengatakan, reklame yang tidak memiliki izin juga ditarik pajaknya yang jumlah nominalnya sama dengan nominal pajak reklame yang mengantongi izin. Sepanjang fungsi reklame berjalan meski belum berizin, akan tetap ditarik pajak.

Secara tidak langsung, pelaku pelanggaran pemasangan reklame juga telah menyumbang pajaknya ke daerah. Secara nominal, di tahun 2015 ketika reklame tanpa izin tidak dipungut pajak, realisasi pajak reklame hanya dikisaran angka Rp. 3 miliar. Berbeda dengan tahun berikutnya yang mencapai angka Rp. 6 miliar.

"2015 separo yang kita capai. Pada saat tidak menarik pajak yang tidak berizin 2015 realisasinya 3 miliar. Kita tidak menarik pajak yang tidak berizinan, oleh BPK dikritik fungsi reklame berjalan kok tidak ditarik," ungkap Kadri.

Meski daerah tidak dirugikan soal pajak reklame yang tidak berizin, namun dari segi aspek estetika dan aspek penataan kawasan kota ikut dirugikan karena pemasangan yang semrawut. Disampaikan sebelumnya bahwa target pajak reklame tahun 2018 adalah Rp. 6,2 miliar dan hingga April 2018 terealisasi Rp. 2,9 miliar.

Soal penertiban Satpol PP yang terkesan tebang pilih, menurut Kadri, bukan soal reklame yang tidak berizin lancar membayar pajak. Namun, BPKAD memberikan surat pernyataan bagi pelanggar untuk mengisi form kesanggupan mengurus izin. Sehingga masih diberi kesempatan untuk mengurus. Karena pembayaran pajak reklame tetap bukanklan izin penyelenggaraan reklame yang tetap.

"Sebetulnya kami tidak ingin mengorbanakan estetika kota demi mengejar pajak," ujar Kadri.