Terkait Reklame Iklan Rokok Melanggar, Pemkot Akan Sinkronkan Perda Reklame dan Perda KTR
Hukum & Kriminal

Terkait Reklame Iklan Rokok Melanggar, Pemkot Akan Sinkronkan Perda Reklame dan Perda KTR

Umbulharjo,(jogja.sorot.co)--Iklan reklame rokok seakan menjadi primadona secara nominal pajaknya, dibanding iklan tempat usaha maupun produk biasa. Namun masih saja ditemukan reklame rokok yang tidak patuh regulasi, seperti pemasangannya yang ngawur dan bahkan tak berizin.

Menanggapi hal ini Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi saat dijumpai Jumat malam (08/09) mengatakan, diakui masih ada pemasangan reklame yang dilakukan sebelum Perda reklame dibuat. Heroe menuturkan, saat ini belum ada keputusan terkait boleh tidaknya iklan rokok. Namun jika dalam acuan regulasi Perda No.2 Tahun 2015 tentang penyelenggaran reklame tidak dilarang selama memenuhi syarat yang ada.

Selama ini masih boleh, nanti kalau diputuskan untuk dilarang ya kita tertibkan. Jelas gak mungkin, di lingkungan sekolah lembaga kesehatan mutlak tidak boleh ada iklan rokok. Semuanya ditindak,” jelas Heroe.

Disampaikan Heroe Poerwadi, meskipun kini sudah dijalankan Perda tanpa asap rokok, yakni Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), ke depan akan segera dikoordinasikan, karena akan ada aturannya sendiri supaya antar Perda tidak saling bertentangan, sehingga perlu disinkronkan. 

Sehingga nanti ada kebijakan baru dalam bentuk Perwal atau apa yang bisa menjadikan rokok tidak bisa beriklan. 2019 tidak ada ampun, dalam rangka pengkondisian,” tambahnya.

Saat ini, Dinas Ketertiban hanya bisa menindak reklame rokok yang ada di kawasan lembaga kesehatan dan bangunan sekolah. Itupun, dinilai Forpi masih tebang pilih, karena masih banyak ditemukan reklame yang melanggar dari sisi pemasangannya dan belum ditindak termasuk reklame rokok.

Kalau di luar itu, diperbolehkan kalau kita membuat keputusan baru, karena ini masih kita sinkronkan antara Perda Tanpa Asap Rokok dan Perda Reklame. Sedang direkonsiliasi supaya tidak bertentangan. Kita nunggu aturannya dulu,” tegasnya.

Sementara itu, pendapatan dari hasil iklan rokok sendiri nilainya cukup fatastis. Tidak tanggung-tanggung, pajak reklame iklan rokok masih berada di puncak teratas berdasarkan tabel pajak billboard per-meter per-tahun terbaru yang direkap BPKAD Yogyakarta. Nominal paling kecil pajak berlaku untuk tinggi reklame 4 meter dan nominal maksimal pajak berlaku untuk reklame iklan rokok dengan tinggi di atas 8 meter.

Untuk tarif pajak billboard rokok non lampu dua muka/sisi, pada kawasan A dikenakan pajak sebesar Rp 2.247.500- Rp 2.392.500, sedangkan di kawasan B pajaknya Rp 2.102.500-Rp 2.247.500. Dan pemberlakukan pajak di kawasan C adalah Rp 1.957.500-Rp 2.102.500. Sedangkan tarif pajak billboard rokok menggunakan lampu dua muka/sisi, kawasan A dikenakan pajak dari Rp 2.809.375-Rp 2.990.625. Pajak di kawasan B mulai dari Rp 2.628.125-Rp 2.809.375. Untuk kawasan C pajaknya mulai dari Rp 2.446.875-Rp 2.628.125.

Meski pajak billboard rokok untuk satu muka/sisi lebih murah, namun tidak sampai separuh tarif pajak untuk dua muka. Untuk pajak non lampu satu muka kawasan A tarifnya dari Rp 1. 667.500-Rp 1.812.500. Sedangkan untuk kawasan B tarifnya Rp 1.522.500-Rp 1. 667.500. Kawasan C mendapat tarif pajak Rp 1.377.500-Rp 1.522.500. Lalu, untuk tarif pajak billboard rokok menggunakan lampu satu muka/sisi, kawasan A dikenakan pajak Rp 2.084.375-Rp 2.265.625. Untuk kawasan B tarifnya Rp 1.903.125-Rp 2.084.375. Terakhir untuk tarif pajak billboard rokok lampu satu muka/sisi kawasan C adalah Rp 1.721.875-Rp 1.903.125.

Penentuan pajak diatas juga ditentukan klasifikasi kawasan. Klasifikasi pertama berdasarkan kawasan A, B dan C. Untuk kawasan A adalah kawasan dengan intensitas kendaraan tinggi dan lokasinya yang strategis, seperti Jalan Laksa Adi Sutjipto dan Jalan Magelang. Lalu lebih kecil lagi kawasannya ada kawasan B seperti Jalan Senopati. Sedangkan kawasan C berada di dalam gang yang notabene intensitas kendaaran tidak sepadat di kawasan A dan B.