Masa Kerja 5 Tahun, Bawaslu DIY Buka Lowongan Komisioner Pengawas Kabupaten dan Kota
Peristiwa

Masa Kerja 5 Tahun, Bawaslu DIY Buka Lowongan Komisioner Pengawas Kabupaten dan Kota

Kotagede,(jogja.sorot.co)--Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) segera melakukan pembentukan Bawaslu di tingkat kabupaten/kota se DIY. Dalam rangka pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota tersebut, Bawaslu DIY membuka pendaftaran terbuka untuk masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai calon anggota.

Ketua Tim Seleksi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota DIY, Khamim Zarkasih Putro, mengatakan, pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat Kabupaten/Kota itu didasari oleh Keputusan Bawaslu Nomor 0390/K.Bawaslu/HK.01.01/VI/2018 atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Adapun pendaftaran akan dibuka pada 28 Juni hingga 4 Juli 2018 di Kantor Bawaslu DIY Jalan Nyi Ageng Nis No.544, Rejowinangun, Kotagede, Kota Yogyakarta. Beberapa tahapan yang harus dilalui peserta seleksi adalah tes administrasi, tes tertulis, tes psikologi, tes kesehatan dan tes wawancara.

Dibentuknya Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota karena melihat dinamika politik yang sudah ada. Tidak hanya penyelenggara, dalam artian KPU, yang punya kemapanan dalam organisasi. Tapi, pengawas juga perlu dilembagakan, diinstitusikan dengan lebih baik,” katanya, Selasa (26/6).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat Kabupaten/Kota yangterbentuk memiliki masa kerja selama 5 tahun seperti halnya KPU (Komsii Pemilihan Umum) di tingkat Kabupaten/Kota. Dengan masa kerja 5 tahun, diharapkan peran lembaga pengawas pemilu bisa lebih maksimal dan secara progresif dapat menghasilkan pemilu sesuai dengan harapan. 

Dengan terbentuknya Bawaslu Kabupaten/Kota, keberadaan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) selanjutnya dihapus.

Khamim Zarkasih menjelaskan, persyaratan calon anggota bawaslu di antaranya, harus memiliki integritas kepribadian, pemahaman tentang berbagai hal dan aturan berkaitan denhan Pemilu, serta memahami peta sosial dan politik di daerah yang akan diawasinya. Dalam pendaftaran ini juga mengacu kuota 30% perempuan. Diharapkan kuota 30 persen perempuan agar benar-benar dioptimalkan dengan benar.

Pendaftaran tersebut untuk memenuhi Tiga Kabupaten/Kota yaitu Bantul, Gunungkidul dan Sleman akan dipilih 5 anggota. Sementara untuk Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta karena jumlah penduduknya tidak begitu banyak maka hanya akan dipilih 3 anggota,” tutupnya.