Terapkan Sistem Zonasi, PPDB SD - SMP di Jogja Diwarnai Banyak Masalah
Pendidikan

Terapkan Sistem Zonasi, PPDB SD - SMP di Jogja Diwarnai Banyak Masalah

Umbulharjo,(jogja.sorot.co)--Sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) berbasis zonasi jenjang masuk SD dan SMP di Yogyakarta pada tahun ajaran 2018/2019 menjadi tahun perdana. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang menjadi penyelenggara PPDB menginduk pada kebijakan Permendikbud No.17 tentang PPDB berbasis zonasi. Pada pelaksanannya di tahun pertama ini, banyak polemik yang timbul dari masyarakat, karena variabel penilaian tidak lagi berprioritas pada nilai siswa, melainkan berbasis jarak.

Dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Edy Heri Suasana, penentuan jarak PPDB berbasis zonasi ini didasarkan pada jarak terdekat dari sekolah yang dituju, dengan alamat KK (Kartu Keluarga) orang tua yang berbasis RW. Dan dalam seleksi PPDB sesuai Perwal No. 24 Tahun 2018 tentang pedoman PPDB harus berazaskan obyektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif.

Penerapan PPDB dengan sistem RTO (real time online) berbasis zonasi adalah menggunakan data jarak RW menuju SMP Negeri se kota Yogyakarta. Data yang dibuat Disdik Kota Yogyakarta dengan mendasar peta RW se kota Yogyakarta, terdapat 616 RW, dan data ini sudah diserahkan ke Telkom sebagai penyedia jasa aplikasi.

Namun, setelah database sudah diserahkan ke Telkom, ketika ada proses pengajuan pendaftaran sejak 25 Juni, yang dilayani dengan aplikasi pengajuan pendaftaran, ternyata Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta menemukan 5 RW pengembangan yang belum masuk dalam database. Sehingga calon peserta didik baru dari RW pengembangan tidak dikenali dalam jarak zonasi berbasi RW terdekat dengan sekolah.

Ada 5 RW baru yang belum kami hitung, menyebakab pendaftar dari RW baru itu tidak bisa mendapatkan informasi jarak, berarti dianggap luar kota, berarti dia dirugikan,” kata Edy Heri Suasana.

Dari 5 RW pengembangan yang belum tehitung dalam database, berdampak pula pada RW di sekitar 5 RW pengembangan yang baru. Menurut Edy, ada 17 RW yang juga ada perubahan baru. Sehingga selama proses perbaikan database pada Selasa (26/06) sampai Rabu (27/06) server sengaja dibuat error, karena Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta memperbaiki database dengan menghitung penambahan jarak untuk RW baru. 

Menurut Edy, proses pengajuan pendaftaran online SMP sejak 25 Juni hingga 3 juli bagi pendaftar tahap satu prestasi luar zona dan prestasi dalam zona, meskipun sudah berhasil login harus dibuktikan lagi dengan tahapan verifikasi. Sehingga pada jadwal verifikasi pendaftaran yakni tanggal 2 dan 3 Juli, adalah konteks pendaftaran yang sesungguhnya. Pasalnya calon peserta didik wajib melakukan verifikasi di salah satu sekolah pilihan.

Verifikasi peserta didik, membawa ijazah, fotocopynya, membawa SHUN asli dan fotocopy, KK orang tua. Kemudian membawa dokumen lain,” ujar Edy.

Adapun kendala yang akhirnya menjadi polemik masyarakat adalah masih ada masyarakat yang terbalik menuliskan nomor RT dan RW sehingga tidak muncul di database. Karena kurang teliti dan hasilnya tidak muncul di database menjadikan pihak penyelenggara menjadi sasaran protes.

Selain itu, yang juga menjadi polemik adalah NIK tidak terbaca di system karena ada beberapa yang ketika di entry nomor ujian, NIK nya tidak muncul. Karena beberapa dulu anak penduduk kota, lalu pindah ke luar kota dan kembali ke kota, sehingga ketika dicari NIK nya tidak ketemu.

Asumsi kami, NIK itu melekat di KK, sehingga ditentukan KK orang tua. Memanggilnya paling deket NIK, itu pertimbangan kami mengentry NIK. Akan menjadi data fix ketika sudah dilakukan verifikasi,” kata Edy.

Polemik yang terjadi ini menjadi tugas Dinas Pendidikan untuk memberikan pengertian dan pelayanan kepada masyarakat. Edy Heri Suasana mengharapkan saat mengajukan pendaftaran masyarakat menggunkan database yang telah disempurnakan. Masyarakat juga dihimbau melakukan verifikasi, dan membawa dokumen pendukung yang lengkap. Masyarakat diharapkan untuk memilih sekolah terdekat dari rumah yang fasilitasnya tidak jauh beda dengan sekolah negeri lainnya.