Gugatan Ditolak PTUN, Mantan Kades Dadapayu Ajukan Banding
Hukum & Kriminal

Gugatan Ditolak PTUN, Mantan Kades Dadapayu Ajukan Banding

Umbulharjo,(jogja.sorot.co)--Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta menolak gugatan mantan Kades Dadapayu, Kecamatan Semanu, Gunungkidul, Rukamta (51). Sebelumnya Rukamta melayangkan gugatan terhadap Bupati Gunungkidul Badingah atas SK (surat keputusan) pemberhentian dirinya menjadi Kades Dadapayu pada September 2017 lalu.

Penasehat Hukum Rukamta, Oncan Poerba, mengungkapkan, kliennya menganggap SK Bupati nomor 141/08/Pb/KPTS/2017 tertanggal 22 September 2017 berisi pemberhentian Kades Dadapayu dinilai tidak sah dan cacat hukum. Pasalnya, SK tersebut dikeluarkan sudah melebihi waktu yang ditentukan seperti diatur dalam pasal 71 ayat (7) Perda Gunungkidul No 5 tahun 2015 tentang Kepala Desa.

Bupati mengeluarkan SK tertanggal 22 September 2017, sedangkan usulan pemberhentian dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dadapayu tertanggal 12 Juni 2017. Sehingga sesuai dengan regulasi yang ada, SK itu sudah kadaluarsa karena aturannya maksimal 30 hari dari usulan pemberhentian oleh BPD,” ungkap Oncan dalam siaran persnya di Sukonandi Yogyakarta, Jumat (24/8).

Dijelaskan lebih lanjut, Rukamta menjabat sebagai kades Dadapayu sejak 2015 dengan masa jabatan selama 6 tahun. Pada September 2016, Rukamta melantik sebanyak 5 dukuh di wilayah Dadapayu, namun dituduh melakukan pungli (pungutan liar) terhadap para dukuh yang dilantik. Akhirnya pengugat didemo masyarakat dan seluruh perangkat desa termasuk BPD Dadapayu, sehingga roda pemerintahan di Dadapayu terganggu. 

Atas kejadian itu, Bupati Gunungkidul sempat mengeluarkan surat teguran tertulis I dan II dan memberhentikan sementara Rukamta pada 10 Mei 2017. Setelah itu, bupati memberhentian tetap Rukamta pada 22 September 2017. Karena dianggap tidak sesuai dengan dengan Perda tentang Kepala Desa, Rukamta kemudian menggugat Bupati Gunungkidul ke PTUN Yogyakarta pada April 2018.

Persidangan sudah berjalan dan pada 14 Agustus 2018 majelis hakim di PTUN Yogyakarta memutuskan untuk menolak gugatan klien kami (Rukamta). Kemudian pada 20 Agustus 2018 kami mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN),” terangnya.

Oncan menambahkan, selain SK Bupati yang dinilai cacat hukum, Rukamta juga mempermasalahkan pengangkatan Jumadi yang menggantikan dirinya sebagai Kepala Desa Pengganti Antar Waktu di Desa Dadapayu. Ia menilai pengangkatan Jumadi telah melanggar prosedur hukum. Pasalnya, Jumadi yang masih menjabat sebagai Dukuh Nogosari tidak melaksanakan cuti, sehingga pencalonannya menjadi Kades Dadapayu menjadi tidak sah.

Sementara itu Rukamta dengan tegas membantah semua tuduhan yang ditujukan kepada dirinya terkait pungli dalam penerimaan perangkat desa (dukuh) di wilayah Dadapayu. Ia dituduh telah meminta uang senilai Rp 25 juta kepada para dukuh yang telah dilantik. Bahkan ia mengaku sempat menandatangani surat pengunduran diri karena mendapat tekanan dari masyarakat dan aktor-aktor lawan politik yang ada di Desa Dadapayu.