Diminta Kosongkan Bangunan, Warga Penghuni Mess TNI AD Mengadu ke Keraton
Hukum & Kriminal

Diminta Kosongkan Bangunan, Warga Penghuni Mess TNI AD Mengadu ke Keraton

Jogja,(jogja.sorot.co)--Ratusan warga penghuni mess atau Rumah Dinas TNI AD di Kampung Dipoyudan Patuk RT 28 RW 05, Kecamatan Ngampilan, mendatangi Keraton Kilen untuk bertemu Sri Sultan HB X, Senin (17/9) pagi. Mereka ingin mengadu terkait konflik lahan Sultan Ground yang mereka tempati. Sebelumnya, pihak Korem 072/Pamungkas meminta warga yang sudah tidak berhak menempati mess itu, untuk segera mengosongkan rumah yang mereka tempati.

Ratusan warga yang sempat melakukan aksi duduk-duduk di depan kediaman Sri Sultan HB X tersebut, akhirnya dipersilahkan masuk melalui perwakilan. Perwakilan warga diterima oleh kerabat Keraton RM Acun Hadiwijoyo. Selanjutnya, warga diantar langsung oleh RM Acun Hadiwijoyo ke Makorem untuk menemui Danrem 072/Pamungkas Brigjen Muhammad Zamroni. Pihak kerabat Keraton memfasilitasi dialog antara warga dengan pihak Korem 072/Pamungkas.

Kami memegang surat kekancingan magersari yang dikeluarkan oleh Kawedanan Hangeng Sri Wandowo yang ditandatangani oleh almarhum GBPH Joyokusumo, tertanggal 1 September 2007,” terang Udimanoto, salah satu warga ditemui usai pertemuan.

Udimanoto menambahkan, dalam pertemuan itu disepakati bahwa kedua belah pihak untuk menahan diri sampai ada klarifikasi dari pihak keraton. Pasalnya, masing-masing pihak sama-sama memegang alas hak dari keraton. Warga memiliki surat kekancingan by name by adress, sedangkan pihak korem memiliki surat untuk mengelola bangunan di tanah Sultan Ground tersebut. 

Danrem 072/Pamungkas Brigjen TNI Muhammad Zamroni menyebut TNI tetap akan berpedoman terhadap aturan yang berlaku. Terakhir, pihaknya mengeluarkan surat peringatan untuk pengosongan rumah tertanggal 21 Agustus 2018 dan masa jatuh tempo 21 September 2018. Jika sampai batas waktu yang ditentukan warga belum mau mengosongkan mess yang dihuni, piak Korem akan mengambil langkah tegas sesuai aturan yang ada.

Kawan-kawan penghuni Mess Patuk sudah kita terima di sini. Selama ini komunikasi itu tertutup atau agak mandeg. Kita datang untuk memberikan informasi kepada warga tetapi warga menolak, akhirnya karena komunikasi mandeg, kita mengambil langkah sesuai aturan,” terang Danrem.

Meski demikian, pihak Korem masih memberikan kelonggaran waktu jika ada surat permohonan dari warga untuk menunda pengosongan. Bahkan, Korem siap memfasilitasi kendaraan untuk mengangkut barang-barang untuk dipindahkan ke tempat hunian warga yang baru. Namun, jika tidak ada surat permohonan untuk penundaan waktu pegosongan, pihak korem akan mengambil langkah represif melakukan pengosongan mess.

Dijelaskan, konflik antara penghuni mess dan pihak TNI AD sendiri sudah terjadi sejak 10 tahun lalu dengan keluarnya peringatan untuk warga. Namun pada masa itu ada moratorium memberikan kesempatan warga untuk pindah. Dari data yang ada, sekitar 40 kepala keluarga penghuni Mess Patuk, sebanyak 30 kepala keluarga dinyatakan tidak berhak untuk menempati mess. Sedangkan 10 keluarga masih berhak karena merupakan anggota TNI baik yang masih aktif maupun sudah purna.

Dikonfirmasi secara terpisah, Kuasa Hukum Keraton Yogyakarta Aciel Suyanto membenarkan bahwa pihak keraton telah memberikan kuasa penggunaan lahan di Patuk kepada TNI AD. Pihak Keraton menyerahkan penyelesaian masalah tersebut kepada pihak TNI karena merupakan masalah internal di tubuh TNI.

Itu betul memang tanah Sultan Ground (SG) tapi di bawah pengelolaan TNI Angkatan Darat. Dan mereka itu kan keluarga besar Angkatan Darat, sehingga ini kan masalah internal keluarga, ya diselesaikan secara baik-baik lah,” ujarnya.