Tak Diakomodir Dalam Seleksi CPNS, Ratusan Honorer K2 Geruduk DPRD DIY
Peristiwa

Tak Diakomodir Dalam Seleksi CPNS, Ratusan Honorer K2 Geruduk DPRD DIY

Gedongtengen,(jogja.sorot.co)--Ratusan Tenaga Honorer Kategori 2 (K2) menggeruduk Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY, Kamis (4/10/2018). Kedatangan mereka untuk memprotes kebijakan pemerintah dalam rekrutmen CPNS 2018 yang dinilai diskriminatif. Pasalnya, dalam Peraturan Menteri (Permen) Menpan RB nomor 36 dan no 37 yang mengakomodir para honorer K2 dapat menjadi CPNS.

Dikatakan koordinator aksi Eka Mujianta, saat ini terdapat sekitar 3000 orang Honorer K2 di DIY yang masih terus memperjuangkan untuk menjadi CPNS. Tenaga Honorer K2 tersebut berasal dari berbagai sektor di antaranya sektor pendidikan, kesehatan dan honorer di sejumlah OPD (organisasi perangkat daerah) lainnya. Namun dengan keluarnya Permen PAN dan RB tersebut harapan para honorer untuk menjadi CPNS seolah sirna.

Aksi ini sebagai bentuk protes kami terkait terbitnya Peraturan Menteri PAN RB nomor 36 dan no 37, karena dalam permen tersebut membatasi usia yang bisa ikut seleksi. Honorer yang bisa ikut seleksi CPNS usia maksimal 35 tahun. Sedangkan Horener K2 di DIY rata-rata usianya sudah di atas 40 tahun, dengan masa pengabdian rata-rata minimal 14 tahun dan bahkan sudah ada yang lebih dari 33 tahun,” katanya, di sela aksi.

Dalam aksinya kali ini, para Honorer K2 juga meminta surat dukungan kepada DPRD dan Gubernur DIY untuk penundaan penerimaan CPNS. Selanjutnya, surat itu akan disampaikan kepada presiden dan Kementerian untuk dilakukan revisi UU ASN. 

Aksi para Honorer K2 akhirnya diterima oleh Ketua DPRD DIY Yoeke Agung Indra Laksana. Menurut Yoeke, permasalahan tenaga honorer sudah menjadi permasalahan nasional. Ia berjanji segera menindaklanjuti keinginan serta tuntutan ratusan Honorer K2 tersebut. Yoeke berharap, ada langkah-langkah progserif paling tidak ada penataan kebijakan atau regulasi dalam rangka untuk mengakomodir para Honorer K2.

Kami akan meminta kepada Bapak Gubernur untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk segera merivisi UU ASN,” tandasnya.