Kota Yogya Tanpa Bentor, Aturan Larangan Tinggal Tunggu Pengesahan
Wisata

Kota Yogya Tanpa Bentor, Aturan Larangan Tinggal Tunggu Pengesahan

Umbulharjo,(jogja.sorot.co)--Setelah menjalani proses yang cukup panjang, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akhirnya rampung dibahas pada Jumat (16/11/2018) kemarin. Dalam Raperda ini, becak motor atau biasa disebut bentor dilarang beroperasi di wilayah Kota Yogyakarta.

Anggota Pansus Transportasi Lokal DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto, mengungkapkan, setelah rampung dibahas pada Jumat kemarin, pansus tinggal menunggu agenda sidang paripurna guna melakukan pengesahan Raperda. Adanya Raperda ini pun memunculkan kepastian bahwa bentor dilarang beroperasi di wilayah Kota Yogyakarta.

Dikatakan Fokki, kepastian dilarangnya bentor tercantum dalam beberapa pasal. Misalnya pada Pasal 10 dinyatakan dengan tegas bahwa angkutan orang atau barang menggunakan kendaraan bermotor adalah sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang.  Sementara bentor yang selama ini banyak bermunculan di sejumlah titik di Kota Yogyakarta tidak tercantum di dalamnya.

Berarti bentor tidak termasuk angkutan orang ataupun barang, Ada sanksi bagi yang melanggar akan terkena pidana 3 bulan kurungan atau denda Rp 10 juta,” ucapnya, Sabtu (17/11/2018).

Dilarang beroperasinya bentor, kata Fokki, karena cenderung membahayakan penumpang dan tidak ramah lingkungan. 

Dan tidak njawani (tradisional Jawa),” sambungnya.

Dia menjelaskan, Raperda yang merupakan inisiatif DPRD ini juga mempunyai proyeksi kedepan yaitu dengan memberikan dasar hukum bagi keberadaan mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT) sebagai sarana transportasi massal di Yogyakarta.

Dalam dalam Pasal 17 ayat 1 berbunyi pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat 16 huruf a berupa angkutan kota dan angkutan umum massal lainnya. Dalam penjelasan pasal ini dijelaskan yang dimaksud dengan angkutan umum massal lainnya adalah angkutan umum yang mengangkut penumpang dalam jumlah banyak dan tidak berbasis jalan raya. Maksudnya MRT dan LRT, ucapnya.

Kita juga mendukung becak listrik yang digagas Pemda DIY,” sambung Fokki.

Ditambahkannya, dengan Raperda ini serta Raperda Penyelenggaraan Perparkiran semakin menunjukkan komitmen DPRD Kota Yogyakarta dalam mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota layak dan nyaman dihuni. Ditambah juga dengan sudah ditetapkannya perda-perda inisiatif DPRD seperti Perda Kota Layak Anak, Perda ASI Eksklusif, Perda KTR dann Perda Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).