PKS DIY Dorong Pilkada Dilaksanakan 2022 dan 2023
Politik

PKS DIY Dorong Pilkada Dilaksanakan 2022 dan 2023

Umbulharjo,(jogja.sorot.co)--Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DIY menilai Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) perlu adanya revisi. PKS DIY menilai karena banyak sekali yang perlu di revisi dari UU Pemilu yang dahulu.

Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DIY Agus Mas'ud mengatakan dalam UU Pemilu yang perlu direvisi yakni ambang batas parlemen, ambang batas presiden, sistem pemilu, dan alokasi kursi. Disamping itu juga, terkait soal pemilu serentak 2024. 

Kami melihat penyelenggaraan pemilu di tahun kemarin perlu adanya evaluasi. Terutama terkait dengan penyelenggaraan Pemilu di tingkat bawah,” ucapnya saat dihubungi lewat telepon, Jumat (12/02/2021). 

Agus menambahkan, jika tanpa revisi UU Pemilu berarti Pilkada di tahun 2022 itu tidak ada. Sehinga akan terjadi kekosongan jabatan, maka akan muncul banyak pejabat sementara.  

Untuk DIY, lanjut Agus, yang akan berdampak hanya ada 2 yakni Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo. Kalau untuk di DIY tidak akan mengganggu. 

Memang nanti akan ada kekosongan pejabat. Pejabat sementara itu kan tidak bisa mengambil keputusan secara tertulis. Sehingga kami mempertanyakan sikap pemerintah yang tidak konsisten. PKS mendukung pelaksanaan Pilkada di tahun 2022 dan 2023 tetap dilaksanakan, tandasnya.