KPU DIY Pastikan Akan Coret WNA Dalam DPT Pemilu 2019
Politik

KPU DIY Pastikan Akan Coret WNA Dalam DPT Pemilu 2019

Kotagede,(jogja.sorot.co)--Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat sebanyak 11 orang warga negara asing (WNA) ditemukan masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Data dari Kementerian Dalam Negeri dirilis terdapat 8 nama WNA di wilayah Kabupaten Bantul dan masing-masing 1 WNA di wilayah Sleman, Gunungkidul dan Kota Yogyakarta.

Ketua Bawaslu DIY Bagus Sarwono mengungkapkan, pihaknya melakukan verifikasi terhadap 11 nama WNA tersebut dan hasilnya dua nama di Kota Yogyakarta dan Sleman dinyatakan terbukti WNA, sedangkan 1 orang di Gunungkidul sudah menjadi WNI. Sementara itu 8 nama di Bantul semuanya terbukti WNA. Adapun asal Negara WNA tersebut di antaranya berasal dari Jepang, Spanyol, Belanda Malaysia dan Belgia.

Mungkin karena dulu itu luput dari perhatian kita semua, waktu penyisiran itu. Dan karena system di kita itu seluruh nama dan NIK masuk, jadi semua masuk,” ungkap Bagus Sarwono, Rabu (6/3/2019).

Bagus menambahkan, pihaknya akan meminta ke KPU untuk melakukan perbaikan dan mencoret nama-nama WNA tersebut dari DPT Pemilu. Ia memastikan, WNA tidak memiliki hak untuk memberikan suara pada pemilu pileg dan pilpres yang akan dilaksanakan pada 17 April mendatang. 

Terpisah, Kepala Divisi Perencanaan dan Data KPU DIY Wawan Budiyanto mengatakan, secara umum 3 orang WNA yang ditemukan sudah menikah dengan warga DIY dan memiliki dokumen kependudukan. Para WNA tersebut diketahui sudah tinggal di Indonesia sudah cukup lama, bahkan rata-rata sudah lebih dari 5 tahun.

Meski demikian, KPU DIY melakui KPU kabupaten/kota menginstruksikan agar melakukan klarifikais ke yang bersangkutan untuk menentukan layak dan tidaknya nama-nama tersebut masuk dalam DPT. Klarifikasi dilakukan dengan mendatangi WNA secara langsung dan mendokumentasikan dokumen kependudukan untuk menentukan yang bersangkutab MS (memenuhi syarat) atau TMS (tidak memenuhisyarat).

Hasil klarifikasi itu nantu akan kita digunakan untuk menentukan apakah pemilih tersebut memenuhi syarat atau tidak. Jika memang hasil klarfikasi teman-teman KPU di Kabupaten/Kota yang melibatkan PPK dan PPS itu menemukan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat, akan kita coret dari daftar pemilih, sehingga nanti di TPS nama itu juga tercoret,” terangnya.