GKR Hemas “Acungi Jempol” Disertasi Gelar Doktor Calon DPD Jateng Terpilih
Politik

GKR Hemas “Acungi Jempol” Disertasi Gelar Doktor Calon DPD Jateng Terpilih

Jogja,(jogja.sorot.co)--Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas mengapresiasi keberhasilan calon anggota DPD terpilih asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah Abdul Kholik atas keberhasilannya meraih gelar doktor ilmu hukum dari Universitas Islam Sultan Agung (Unisula) Semarang.

Dalam disertasinya, Kholik meneliti masalah sengketa kewenangan antara DPD RI dengan DPR RI, sehingga menjadi sumbangan besar bagi DPD RI dan ketatanegaraan Indonesia. Hemas sepakat dengan gagasan yang diusung Kholik. Baginya DPD memiliki peran yang sama dengan DPR. Keduanya merupakan lembaga yang sama-sama representasi dan mewakili rakyat.

Permaisuri Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono ini menilai, kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI harus diperkuat.

Saya sampaikan selamat. Penelitian dan disertasi itu merupakan sumbangan besar bagi DPD RI dan ketatanegaraan Indonesia. Saya setuju sepenuhnya dan menyampaikan penghargaan yang tinggi terhadap disertasi dan pemikiran Pak Abdul Kholik,” ujarnya dalam siaran persnya, Minggu (14/7).

GKR Hemas menjadi senator sejak lembaga DPD dibentuk pada periode pertama 2004-2009. Saat itu, dia terpilih dengan persentase suara pemilih tertinggi se-Indonesia. Empat kali terpilih dengan persentase suara selalu tertinggi dibandingkan semua anggota DPD RI. 

Saat menjadi anggta DPD periode pertama, nama GKR Hemas meroket terkenal karena mengusulkan perubahan kelima UUD 1945. Menurutnya, smendeman UUD 1945 diperlukan untuk memperkuat kewenangan DPD agar lebih bermanfaat bagi daerah.

Sementara itu, anggota DPD terpilih Dapil Jawa Tengah Abdul Kholik meraih doktor ilmu hukum dengan predikat memuaskan (cum laude). Dia berhasil mempertahankan disertasinya di hadapan para penguji yang dipimpin Prof. Dr. H. Gunarto dengan promotor Prof. Dr. Arifinn Hoesein dan ko-promotor Dr. Hj. Widayati dalam sidang terbuka di Fakultas Hukum Unisula Semarang, pada Sabtu (13/07) lalu.

Disertasi Kholik berjudul ‘Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Penerapan Sistem Bikameral di Indonesia’. Penelitiannya menyimpulkan telah terjadi sengketa kewenangan negara antara DPD RI dengan DPR RI. DPD menganggap DPR telah mereduksi, mendegradasi, mendelegitimasi dan menghambat kewenangan legislasinya. Dengan demikian, tidak dapat melaksanakan fungsinya secara optimal.

Sedangkan DPR berpandangan kewenangan legislasi DPD terbatas sesuai dengan ketentuan dalam UUD-NRI Tahun 1945. Akibat sengketa kewenangan itu, pelaksanaan sistem ketatanegaraan pascaamandemen UUD 1945 menimbulkan hubungan antarlembaga negara yang tidak sinergis dalam menerapkan sistem bikameral antara DPD dengan DPR.

Pilihan sistem bikameral yang lemah menempatkan kewenangan DPR lebih kuat dibandingkan DPD sebagai hasil kompromi. Jika dibiarkan, sengketa kewenangan ini berpotensi melahirkan kegagalan sistemik. Karena itu, perlu dilakukan upaya penyempunaan dan perbaikan secara menyeluruh di tataran fundamental norma maupun instrumental norma.

Diperlukan penguatan sistem bicameral, khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi agar terlaksana check and balance dalam pembentukan undang-undang. Terdapat pilihan model strong bicameral, sehingga meski terbatas di ruang lingkup terkait kepentingan daerah atau otonomi daeah, kewenangan DPD dan DPR hampir setara.