Tolak Penataan Pedagang, PKL Malioboro Datangi Pemkot Yogyakarta
Ekonomi

Tolak Penataan Pedagang, PKL Malioboro Datangi Pemkot Yogyakarta

Umbulharjo,(jogja.sorot.co)--Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Pandawa bersama perwakilan Pedagang Kaki Lima (PKL) Koperasi Tri Dharma Malioboro mendatangi Balaikota Yogyakarta, Senin (22/7/2019). Kedartangan mereka untuk menyampaikan aspirasi ke Walikota Yogyakarta terkait kebijakan pemkot soal rencana penataan PKL di Malioboro.

Direktur LKBH Pandawa Thomas Nur Ana Edy Darma mengungkapkan, PKL menyatakan menolak wacana penataan dengan konsep ungkur-ungkuran (saling membelakangi) PKL Malioboro. Pihaknya menilai penataan tersebut akan menimbulkan banyak pemasalahan baru.

Kami juga terus berupaya memohon audiensi dengan Walikota, agar duduk persoalan jelas dan tercipta win-win solution bagi para PKL Malioboro dibawah naungan Koperasi Tri Dharma,” ujarnya

Ketua Koperasi Tri Darma Mudjiyo menambahkan, konsep ungkur-ungkuran yang digagas pemkot akan mengurangi space para pedagang yang sebelumnya menempati tempat dengan ukuran 1,5m x 1,5m. dengan konsep yang baru, dinilai akan membuat para PKL lebih berdempet-dempetan. Bahkan tidak menutup kemungkinan, 920 pedagang akan kehilangan lapak mata pencahariannya karena space yang semakin sempit. 

Jelas akan timbul banyak permasalahan. Selain itu, dalam menata lapak dagangan akan merasa kesulitan juga,” tandasnya.

Diketahui, dalam UU No.13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY, Malioboro adalah denyut nadi ekonomi dan wisata di Yogyakarta. Di sepanjang Malioboro terdapat 920 PKL yang terbagi dalam 27 kelompok dibawah naungan Koperasi Tri Dharma. Oleh Walikota. Setiap PKL berhak mendapat hak lapak 1,5m x 1,5m.