Polda DIY Ungkap Penambangan Ilegal di Imogiri Bantul
Hukum & Kriminal

Polda DIY Ungkap Penambangan Ilegal di Imogiri Bantul

Tegalrejo,(jogja.sorot.co)--Ditreskrimsus Polda DIY mengungkap praktik penambangan tanah urug ilegal di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri Bantul. Tiga orang yang diduga kuat terlibat dalam penambangan tersebut diamankan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Direktur Reserse Kriminal Khusus, Kombes Pol Toni Surya Putra mengatakan, ketiga tersangka yakni DW (52) warga Berbah Sleman selaku penyandang dana dan pemilik alat, WT (22) warga Piyungan Bantul selaku admin/pencatat kegiatan penambangan, dan EA (30), warga Karangmojo Gunungkidul selaku operator peralatan pertambangan. Mereka telah dilakukan penahanan sejak Minggu (14/7) lalu.

Dijelaskan, pengungkapan tambang ilegal tersebut dilakukan pada Jumat 12 Juli 2019 lalu, berdasarkan laporan masyarakat yang menduga penambangan tak berizin. Petugas yang melakukan penyelidikan dan turun ke lokasi, para pekerja dan pengelola aktivitas penambangantidak dapat menunjukkan izin resmi. Mereka tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Para pelaku ini memanfaatkan situasi dimana lokasi yang ditambang ilegal itu dulunya pernah terjadi bencana longsor. Di situ ada bukit yang cukup besar, lalu berdalih supaya tidak longsor lagi, dilakukan penambangan," jelasnya di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY, Kamis (1/8) siang.

Kombes Pol Toni menambahkan, tanahurug dari hasil penambangan digunakan untuk pembangunan rumah pribadi, meratakan jalan desa, dan meratakan tanah yang akan didirikan bangunan. Dari pengakuan para tersangka, dalam sehari mereka mampi menambang sekitar 10 hingga 20 bak truk dan dijual Rp 120 sampai Rp 125 ribu per truk. 

Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa 1 unit excavator, 2 unit dump truk, buku catatan, uang hasil penjualan Rp1.300. 000, dua unit HT, dan 12 meter kubik tanah urug. Ketiga tersangka akan dijerat pasal 158 UU RI No.4 tahun 2019 tentang pertambangan mineral dan batubara dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah.