Mosi Tidak Percaya, 4 DPD II Desak DPP Gelar Musdalub Golkar DIY
Politik

Mosi Tidak Percaya, 4 DPD II Desak DPP Gelar Musdalub Golkar DIY

Gondokusuman,(jogja.sorot.co)--Sebanyak empat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten/Kota Golkar se-DIY resmi melayangkan surat ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar untuk meminta DPP segera menggelar musyawarah daerah luar biasa (musdalub) DPD Golkar DIY.

DPD yang telah melayangkan surat tersebut yakni DPD Partai Golkar Bantul, DPD Partai Golkar Kulon Progo, DPD Partai Golkar Gunungkidul dan DPD Partai Golkar Sleman. Keempat DPD tersebut memutuskan untuk mengirimkan surat ke DPP atas dasar mosi tidak percaya kepada Ketua DPD Golkar DIY HS.

Diketahui, selain dinilai gagal dalam gelaran Pileg 2019 lalu, Ketua DPD Golkar DIY yang juga walikota Yogyakarta itu, saat ini juga tengah menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua DPD Partai Golkar Sleman Janu Ismadi, dalam keterangan persnya mengatakan, sebelum menggelar musdalub, DPP juga diminta untuk memberhentikan HS sebagai Ketua DPD Golkar DIY dan segera menunjuk pelaksana tugas (Plt) ketua DPD Partai Golkar DIY.

Kami meminta segera digelar musdalub dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sedangkan yang bertugas menyelenggarakan musdalub adalah Plt Ketua,” ujar Janu Ismadi, Selasa (12/11).

Janu menjelaskan, surat dari empat DPD se-DIY telah diserahkan ke DPP melalui Wakil Bendahara Umum Bidang Kepartaian DPP Partai Golkar Helmi Zein, pada Minggu (10/11) di kantor DPD Partai Golkar Sleman. Di hari berikutnya, empat DPD juga melayangkan surat ke DPP melalui email. 

Selain itu, tembusan surat juga diserahkan ke DPD Partai Golkar DIY Selasa siang (12/11). Tembusan disampaikan agar pengurus DPD Golkar DIY mengetahui permohonan musdalub yang diinisiasi DPD Partai Golkar kabupaten/kota se-DIY.

Janu menegaskan, latar belakang pengajuan musdalub dengan agenda mengganti Ketua DPD katena beberapa alasan. Di antaranya, HS sebagai Ketua DPD dinilai tidak melaksanakan amanat Musda Partai Golkar DIY tahun 2017 lalu. Adapun amanatnya adalah, setelah musda diadakan rapat kerja daerah (rakerda). Namun lebih dari dua tahun kepemimpinan HS tak pernah sekalipun mengadakan rakerda.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Kulon Progo Suharto mengatakan, permohonan musdalub ditandatangani ketua dan sekretaris empat DPD kabupaten/kota Se-DIY. Sebelum menyampaikan usulan musdalub, Ketua DPD Golkar Kulon Progo telah menggelar rapat dengan pimpinan kecamatan (PK) Partai Golkar se-Kulon Progo. Hasilnya, baik pengurus DPD maupun PK se-Kulon Progo sepakat bulat mengajukan usulan musdalub ke DPP.

Jadi itu merupakan keputusan rapat pleno DPD dan PK, kata Suharto.

Sedangkan sekretaris DPD Partai Golkar Gunungkidul Heri Nugroho menyatakan bahwa pihaknya telah sejalan dengan tiga DPD lainnya, yakni DPD Bantul, Kulon Porgo dan DPD Sleman.

Terpisah, Koordinator Persaudaraan Pemuda Golkar (PPG) DIY Hasan Syaifullah menyampaikan, perkembangan terkini Golkar DIY sangat memprihatinkan dan sangat menyakitkan bagi seluruh kader. Pasalnya, Ketua DPD Golkar DIY ikut diperiksa oleh KPK dalam kasus dugaan suap proyek.

Terlepas bahwa ada asas praduga tidak bersalah dalam hukum kita, tetapi dengan pemeriksaan tersebut tentu saatnya beliau untuk fokus terhadap proses hukum saat ini. Dan karena sudah tidak amanah lagi sebagai Ketua DPD Golkar DIY, lebih baik meliau mundur,” tegas Hasan.