Jelang Munas Golkar, Gandung Ingatkan Soliditas Partai Harus Diutamakan
Politik

Jelang Munas Golkar, Gandung Ingatkan Soliditas Partai Harus Diutamakan

Umbulharjo,(jogja.sorot.co)--Jelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar, dinamika internal partai berlambang pohon beringin ini mulai bermunculan. Rencananya, Munas Partai Golkar akan diselenggarakan di Jakarta pada 4 hingga 6 Desember 2019 yang akan datang.

Ketua DPP Partai Golkar Bidang Penggalangan Pekerja Buruh dan Ormas, Gandung Pardiman, mengungkapkan, munas Partai Golkar selalu menjadi perhatian dari berbagai pihak baik kader dan simpatisan partai maupun masyarakat umum serta pengamat.

Banyaknya dinamika yang muncul tersebut sah sah saja tetapi yang harus dipelihara dan dipupuk bersama adalah persatuan dan kesatuan partai. Hal utama yang harus dipegang teguh oleh setiap kader yakni jangan sampai terjadi hanya karena alasan demi demokrasi soliditas partai jadi hancur,” ungkap Gandung Pardiman dalam keterangan persnya, Selasa (3/12/2019).

Ketua Wantim DPD Golkar DIY ini menambahkan, banyaknya nama caketum yang bermunculan menjadi pertanda baik bagi Golkar. Namun, jika mayoritas kader peserta munas menghendaki aklamasi dengan musyawarah mufakat, hal itu juga harus dihargai dan didukung. Ia berharap kondisi itu tidak dianggap sebagai hal yang tidak demokratis dan dengan alibi yang mengatas namakan demokrasi membuat ulah sehingga soliditas golkar hancur. 

Para caketum, harus memiliki kesadaran yang tinggi terhadap arti pentingnya soliditas partai untuk kebesaran partai golkar kedepan. Menurutnya, hasrat dan sahwat politik harus terkendali sehingga tidak menimbulkan perpecahan secara internal di tubuh partai.

Menurut anggota DPR RI Fraksi Golkar Dapil DIY ini, para caketim harus mampu belajar dari sejarah perpecahan golkar di tengah hiruk pikuknya di setiap Munas Golkar. Sehingga ada daya beda antara generasi muda sekarang dengan masa lampau.

Sejak awal saya katakan aklamasi sah-sah saja di alam demokrasi. Jangan menentang aklamasi hanya karena alasan demokrasi. Kalau mayoritas menghendaki musyawarah dan mufakat untuk beraklamasi maka perlu kita amankan bersama,” tegasnya.