Dinilai Tak Mampu Penuhi KHL,  DPD  KSPSI DIY Tolak  UMP DIY 2022
Ekonomi

Dinilai Tak Mampu Penuhi KHL, DPD KSPSI DIY Tolak UMP DIY 2022

Danurejan, (jogja.corot.co)-Gubernur DIY, telah mengumumkan besaran upah minumum propinsi (UMP) dan upah minumum kabupaten/kota (UMK) 2022 di DIY, Jumat (19/11/2021).

UMP 2021 DIY ditetapkan Rp1.840.915,53 naik 4,30% dari tahun sebelumnya, Rp1.756.000 juta atau naik Rp75.915, 53.

Sedangkan UMK Yogyakarta Rp 2.153.970, naik 4,08% . UMK Sleman Rp 2.001.000 naik 5,12%. UMK Bantul Rp 1.916.848, naik 4.04%. UMK Kulonprogo Rp 1.904.275 , naik 5,50% dan UMK Gunungkidul Rp1,9 juta naik 7.34% . Penetapan UMP berdasarkan surat keputusan (SK) Gubernur DIY No 372/Kep/2021, UMK berdasarkan SK Gubernur DIY No 373/Kep/2021.

Mengenai besaran kenaikan tersebut, DPD Konferensi Serikat Pekerja Seluruh  Indonesia  (KSPSI) DIY kecewa dan tiap puas dengan besaran upah minimum tersebut. Sehingga menolaknya.

Ketua DPD KSPSI DIY Irsad Ade Irawan mengatakan penolakan besaran upah minimum 2022 di DIY tersebut bukan tanpa alasan. Sebab kenaikan upah minimum yang tidak lebih dari 5% tersebut. bukan hanya tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) namun juga tidak mampu mengurangi angka kemiskinan termasuk tidak akan mempersempit jurang ketimpangan ekonomi yang menganga di DIY.

Kenaikan upah yang hanya secuil i tu merupakan bentuk ketidakpekaan terhadap kesulitan dan himpitan ekonomi buruh di tengah pandemi covid-19,” katanya, Jumat (19/11/2021)

Penetapan upah minumum 2022 itu juga tidak demokratis, karena menghilangkan peran serikat buruh dalam proses penetapan upah. Ini sebagai akibat penetapan upah menggunakan rumus atau formula yang tidak berbasis survey KHL dan angk-angka yang sudah ditetapkan BPS. 

Oleh karena itu, dengan kembali ditetapkan upah murah 2022, seluruh pekerja dan buruh di DIY, kembali menelan pil pahit termasuk belum merasakan manfaat dari keistimewaan DIY,” ungkapnya.