Kasus Siswi Dipaksa Berjilbab, DPRD Minta Pemerintah Turun Tangan Jamin Kebebasan Murid
Pendidikan

Kasus Siswi Dipaksa Berjilbab, DPRD Minta Pemerintah Turun Tangan Jamin Kebebasan Murid

Danurejan,(jogja.sorot.co)--Peristiwa adanya dugaan bullying terhadap siswa yang tidak mengenakan pakaian identitas keagamaan di SMAN 1 Banguntapan, Bantul, menuai perhatian semua pihak, tidak terkecuali Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Eko Suwanto. Adanya peristiwa itu, ia meminta Pemda DIY untuk wajib jamin kemerdekaan menjalankan agama dan kepercayaan siswa di sekolah sesuai UUD NRI 1945.

Peristiwa di SMA Negeri 1 Banguntapan jangan lagi terjadi di masa mendatang. Mari kita jaga lingkungan pendidikan di DIY yang sangat menghormati kemerdekaan setiap warga negara untuk menjalankan agama dan kepercayaannya secara baik,” jelasnya, Sabtu (30/7/2022).

Untuk diketahui, peristiwa persekusi dilakukan kepada siswi SMAN 1 Banguntapan oleh guru BP. Peristiwa itu dialami usai menjalani MPLS tanggal 18 Juli 2022. Ia diminta mengenakan jilbab sebagaimana permintaan guru BP, namun karena menolak ia dipaksa. Ia pun izin ke toilet, namun tak kunjung kembali dan selanjutnya disusul. Ia pun ditemukan lemas di toilet setelah satu jam berada di sana. 

Eko Suwanto menambahkan Pemda DIY harus memastikan setiap sekolah melaksanakan konstitusi secara benar dan menjamin kebebasan peserta didik untuk melaksanakan agama dan keyakinannya.

Berkaitan kasus ini, Pemda perlu memberikan pembinaan bagi kepala sekolah dan guru agar mengerti dan memahami tugas konstitusi,” tambahnya.

Pemda dalam praktek menjalankan pembelajaran harus menekankan kepada siswa, bahwa keberagaman bhinneka tunggal ika harus dijunjung tinggi di lingkungan sekolah. 

Mari jalankan pendidikan, sesuai konstitusi. Kita berharap Ombudsman yang menerima laporan agar menjalankan tugas dengan baik sesuai kewenangan yang ada,” tutupnya.