KSPSI DIY Minta Kenaikan Harga BBM Dibatalkan dan Revisi UMK DIY 2022
Sosial

KSPSI DIY Minta Kenaikan Harga BBM Dibatalkan dan Revisi UMK DIY 2022

Danurejan,(jogja.sorot.co)--DPD KSPSI DIY menolak Kebaikan harga BBM yang telah diputuskan oleh Penerima Pusat. Selain itu, DPD KSPSI DIY juga meminta kepada Pemda DIY untuk melakukan revisi terhadap UMK DIY 2022.

Sekretaris KSPSI DIY Irsad Ade Irawan mengatakan di tengah kelambanannya mengatasi kenaikan harga telur ayam, Pemerintah malah menaikkan harga bbm bersubsidi, mulai hari ini, 3 September 2022, mulai pukul 14.30 WIB. Jika merujuk pada sejarah dampak kenaikan harga BBM, terdapat kenaikan harga pangan yang mengikuti harga BBM tersebut. Begitupun di tahun 2022 ini, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi, terutama solar, diperkirakan akan meningkatkan harga bahan pokok di dalam negeri.

Oleh karena itu, kenaikan harga BMM yang pastinya diikuti oleh harga – harga barang konsumsi hanya akan menambah penderitaan bagi masyarakat. Efek domino negatif dari kenaikan BMM inilah yang menjadi salah satu alasan utama mengapa kenaikan harga BBM harus ditolak.

Secara garis besar ada 4 hal yang menyebabkan kenaikan harga BBM harus ditolak mentah-mentah.

Pertama, kenaikan harga BBM akan mengakibatkan daya beli pekerja/buruh dan masyarakat kecil turun secara drastis. Terlebih setelah 4 tahun berturut-turut upah pekerja/buruh tidak mengalami kenaikan yang significant akibat adanya pandemi Covid-19 dan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Kedua, kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan harga barang dan bahan pangan pokok. Sehingga pula mengakibatkan pekerja/buruh dan keluarga tidak dapat memenuhi standar kehidupan yang layak.

Ketiga, harga BBM yang naik akan memicu pula kenaikan harga barang dan bahan pokok untuk hidup layak, sementara itu upah pekerja/buruh selalu murah dari tahun ke tahun. Hal ini akan semakin mengakibatkan defisit ekonomi yang semakin menganga. Dalam arti upah per bulan yang diterima pekerja/buruh semakin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Terjadi defisit antara pendapatan dan pengeluaran buruh, dalam bahasa yang lain 'besar pasak daripada tiang'.

Keempat berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, penentuan harga di sektor yang mempengaruhi hidup orang banyak, termasuk harga bbm, tidak boleh diserahkan pada mekanisme pasar. Penetapan harga bbm harus memperhatikan kepentingan masyarakat anyak. Dan oleh karena itu, subsidi harga bbm adalah hak seluruh warga negara Indonesia.

"Berdasarkan hal itu, maka kami DPD KSPSI DIY meminta kepada pemerintah untuk batalkan kenaikan harga BBM dan rombak pengelolaan migas di Indonesia. Selain itu, kami juga meminta revisi UMP dan UMK seluruh Indonesia. Kami juga meminta alokasikan lebih banyak APBN, APBD, DANAIS untuk program-program kesejahteraan rakyat," tutupnya.