Proyek Ratusan Miliar Pelabuhan Gesing, DPRD Ingin Infrastuktur Jalan Jadi Bagus
Panggang,(jogja.sorot.co)--Komisi B DPRD DIY melakukan monitoring dan pengawasan pembangunan pelabuhan ikan di wilayah Pantai Gesing, Kamis (12/01/2023) siang. Dalam kunjungan tersebut juga didampingi oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY.
Ditemui di sela-sela monitoring, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Bayu Mukti Sasongka mengatakan proses pembangunan pelabuhan ini sesuai dengan visi Gubernur DIY, yakni menghadap ke selatan. Selain itu, dari Dinas Perikanan dan Kelautan DIY sendiri memberikan fasilitas kepada nelayan.
Nelayan yang kemarin menggunakan perahu motor tempel, nanti dengan adanya pelabuhan baru ini bisa meningkat, menjadi menggunakan perahu sekoci yang dulu dibawah 5 ton, besok menjadi 10-30 ton,” ucapnya.
Lebih lanjut Bayu mengatakan nantinya Pelabuhan Gesing akan sama dengan yang berada di Pantai Sadeng. Namun, jika dibandingkan dengan yang ada di Adikarto memang akan berada dibawahnya.
Bayu menambahkan bahwa di Tanjung Adikarto sendiri kolamnya seluas 6 hektare, untuk di Pelabuhan Gesing sekitar 1,5 hektare. Namun, di Pelabuhan Gesing mempunyai kelebihan, yakni break waternya alami.
Luas keseluruhan pelabuhan sekitar 5 hektare. Dapat menampung 100 kapal motor, untuk yang kapal besar sekitar 40. Untuk anggarannya APBD Danais sebesar 108 miliar,” tandasnya.
Ary Eko Sunarjito selaku Project Manager dari PT Putera Jaya Andalan (PJA) menambahkan proses pembangunan pelabuhan terkendala air. Kondisi air itu berada di bawah, sehingga mendalamkan batuan harus menggunakan modifikasi alat.
Prosesnya sekarang sudah 90 persen. Setelah ini selesai, pembuatan jalan di sekitar dermaga,” tambahnya.
Salah satu anggota Komisi B DPRD DIY, RB. Dwi Wahyu menuturkan terkait proses pembangunan tersebut, harus segera dilakukan DED yang sudah ada terkait perluasan pengembangan wilayah pelabuhan. Terpenting adalah akses jalan transportasi dari pelabuhan ke JJLS sebagai transportasi untuk membawa ikan harus bagus untuk menunjang mobilisasi angkutan.
Kami juga tidak mau ada transaksi di tengah laut. Kawasan ekonomi khusus yang berbasis kepada pesisir segera infrastrukturnya harus dilengkapi,” tandasnya.
Di sisi lain, lanjut Dwi Wahyu, terkait pengembangan dan sudah ada pembangunan nanti pasti harga tanah di sekitar mengalami kenaikan. Sehingga, pihaknya tidak mau terbentur dengan pengembangan yang appraisal sudah tinggi.
Mulai sekarang harus sudah segera dimulai agar appraisalnya tetap rendah. Kami minta untuk jadwalnya segera dipercepat terutama jalan,” tutupnya.
