Pekerja Informal Desak Pemda DIY Segera Keluarkan Perundangan Jaminan Sosial
Sosial

Pekerja Informal Desak Pemda DIY Segera Keluarkan Perundangan Jaminan Sosial

Danurejan, (jogja.sorot.co)--Puluhan pekerja informal mendatangi DPRD DIY untuk mendesak Pemerintah Daerah agar segera mengeluarkan perundangan jaminan sosial bagi mereka. Desakan ini disampaikan dalam audiensi di DPRD pada Rabu (24/5).

Koordinator Pekerja Informal, Hikma Diniyah, menyatakan bahwa peraturan tersebut memang harus segera diterbitkan. Mereka merasa bahwa selama ini hak-hak mereka belum diberikan perlindungan hukum yang memadai. Akibatnya, pekerja informal berisiko menghadapi ketidakadilan dan bahaya kekerasan yang mungkin timbul dari pemberi kerja.

"Disamping itu, nilai upah yang kami terima juga tidak sesuai dengan jam dan waktu bekerja. Maka dari itu, kami mendorong DPRD agar dapat menginisiasi aturan daerah yang ada jaminan perlindungan hukumnya maupun perlindungan sosialnya,” tuturnya saat ditemui usai audiensi.

Hikma menilai bahwa selama ini hubungan antara pekerja formal dan informal hanya bersifat sosial semata. Oleh karena itu, sebaiknya pekerja formal dan informal diperlakukan sama dengan jaminan perlindungan hukum yang setara. 

Menanggapi keluhan dari pekerja informal, Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana, akan menyampaikan aspirasi tersebut dalam pembahasan Peraturan Daerah. Yang intinya, DPRD tetap akan berpihak kepada pekerja informal dalam hal ini.

"Terkait hasil audiensi hari ini, kami akan tindaklanjuti dan akan kami perjuangkan saat pembahasan Perda perlindungan pekerja informal,” tandas Huda.